Samarinda, Infosatu.co – Angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih berada di angka 22 persen menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Untuk menekan angka tersebut, Pemprov Kaltim mendorong implementasi dua program prioritas unggulan, yakni Gratispol dan Jospol, yang telah dimasukkan dalam rencana kerja pembangunan daerah.
Hal itu juga turut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang mengatakan bahwa langkah Pemprov patut diapresiasi karena telah menunjukkan komitmen konkret.
Menurutnya, program Gratispol dan Jospol bukan sekadar jargon, tetapi telah dibekali skema pelaksanaan yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
“Alhamdulillah ini sudah disosialisasikan dan didistribusikan ke daerah-daerah. Artinya ada komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang sedang dibangun untuk menyelesaikan persoalan stunting ini,” katanya usai mengikuti rapat kerja, Jumat, 8 Agustus 2025.
Ia menegaskan, dimasukkannya stunting sebagai bagian dari program Gratispol dan Jospol menunjukkan bahwa pemerintah tidak menempatkan isu ini sebagai urusan sampingan.
Justru sebaliknya, menjadi prioritas strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan.
“Dengan masuknya dalam program prioritas, berarti stunting ini mendapat perhatian dari sisi anggaran, sistem pendataan, hingga evaluasi pelaksanaan. Ini langkah besar yang harus terus dikawal,” lanjutnya.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Masalah ini bukan hanya terkait fisik, tetapi berdampak jangka panjang terhadap kecerdasan, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
Ia menyebut bahwa upaya penanggulangan tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan.
Diperlukan pendekatan lintas sektor, termasuk pendidikan, ekonomi keluarga, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.
“Karena itu, kita perlu memastikan bahwa semua elemen ikut bergerak, mulai dari kepala daerah, perangkat desa, kader posyandu, hingga masyarakat umum. Ini tugas bersama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data stunting yang akurat, agar intervensi yang dilakukan pemerintah betul-betul tepat sasaran.
Selama ini, menurutnya, masih ada ketimpangan antara data pusat dan daerah yang berpotensi menghambat program.
“Jangan sampai ada data yang tidak sinkron. Harus ada satu sistem yang terintegrasi agar kita tahu siapa yang harus dibantu, di mana lokasinya, dan bentuk bantuannya seperti apa,” jelasnya.
Ke depan, Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen mengawal realisasi program Jospol dan Gratispol agar dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota.
DPRD akan memastikan dukungan kebijakan, pengawasan pelaksanaan, serta alokasi anggaran melalui pembahasan bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan mitra kerja terkait.
“DPRD siap bersinergi dengan Pemprov untuk memperkuat program ini. Harapannya, angka stunting bisa terus menurun, dan anak-anak Kaltim tumbuh sehat, cerdas dan produktif,” ujarnya.
Agusriansyah juga berharap, pemerintah pusat ikut memperhatikan inisiatif daerah dalam menangani stunting dengan memberikan dukungan dana insentif daerah (DID) berbasis kinerja.
Ia menilai, jika program ini dijalankan konsisten dan berkelanjutan, maka target nasional penurunan stunting bisa tercapai lebih cepat.
“Kalau kita serius dan semua komitmen, saya yakin target nasional bisa kita kejar. Minimal turun di bawah 14 persen seperti yang ditargetkan pemerintah pusat,” pungkasnya.
