Bontang, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris mengusulkan agar pemerintah menganggarkan langsung penanganan dan pencegahan stunting melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 mendatang.
Mengingat Kota Taman sebutan lain Kota Bontang memiliki angka stunting yang cukup tinggi, yakni 22,16 persen. Sehingga perlu penanganan yang signifikan dan berkelanjutan.
Menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tidak perlu menginstruksikan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyumbang telur masing-masing dua piring untuk menekan stunting.
“Informasinya kan mulai 8 Agustus kemarin OPD diwajibkan sumbang telur. Saya rasa itu salah kaprah, harusnya lewat APBD saja,” ungkapnya saat dihubungi, Senin (14/08/2023).
Pria yang akrab disapa AH ini menilai anggaran yang digelontorkan secara langsung akan lebih efektif untuk pemenuhan gizi balita. Pasalnya, bukan hanya nutrisi dari telur yang bisa didapatkan keluarga berisiko stunting namun juga susu, daging, dan makanan penyeimbang gizi lainnya.
Lanjutnya, bukan hanya pemerintah yang bertanggungjawab untuk menekan stunting namun juga perusahaan buffer zone di wilayah masing-masing Kota Bontang dapat turut berkontribusi.
“Pemerintah bisa berkolaborasi dengan perusahaan di Bontang ini, yang mana warga masuk buffer zone supaya dibantu,” sarannya.
Sementara, kata dia dinas terkait baik Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) bisa melakukan pendataan terhadap masyarakat yang kurang mampu dan berada di lingkungan tinggi stunting, supaya bantuan yang bakal didistribusikan tepat sasaran.
“Tinggal dihitung seberapa besar masyarakat tidak mampu, jadi sasarannya tepat,” tutupnya.
