
Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel, menyoroti besarnya potensi sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), khususnya di wilayah pesisir Mahakam.
Ia menyebutkan, sektor ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat, mengingat perannya yang vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
“Kubar ini secara geografis luar biasa. Punya lahan subur, potensi hasil kebun, dan perikanan pesisir yang besar. Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap sektor ini masih belum optimal,” ujarnya saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Kaltim pada Rabu, 9 Juli 2025.
Dia menjelaskan, wilayah pesisir Mahakam di Kutai Barat mencakup lima kecamatan dengan kekayaan sumber daya perikanan yang belum tergarap maksimal.
Sementara di daerah seperti Bongan, mayoritas warga menggantungkan hidup dari perkebunan sawit.
Di kawasan Linggang Bigung, Barong Tongkok, dan sekitarnya, masyarakat banyak bergantung pada sektor karet dan pertanian pangan.
“Tanah di sana itu subur. Tapi petaninya masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari infrastruktur pendukung, akses pasar, hingga minimnya perlindungan regulasi. Ini harus jadi perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu kelemahan yang kerap diabaikan adalah belum adanya aturan khusus yang mewajibkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian seperti halnya pendidikan dan kesehatan.
Padahal, sektor pertanian juga menyentuh hajat hidup masyarakat banyak.
“Kalau pendidikan kan wajib 20 persen dari APBD, kesehatan 10 persen. Itu diatur dalam undang-undang. Tapi pertanian tidak diatur, jadinya tergantung kepala daerah saja, mau dialokasikan atau tidak. Ini yang kami ingin dorong agar ada penguatan lewat regulasi,” tambahnya.
Ekti menilai, perlu ada inisiatif dari DPRD Kaltim untuk menginisiasi rancangan peraturan daerah (RANPERDA) yang khusus mengatur tentang perlindungan dan penguatan sektor pertanian di Kalimantan Timur.
Regulasi tersebut dapat menjadi acuan agar penganggaran dan pembangunan sektor ini tidak lagi bersifat sukarela, melainkan wajib dan berkelanjutan.
“Di Jawa Tengah itu sudah ada Perda Pertanian. Kita bisa adopsi atau sesuaikan dengan kondisi lokal. Intinya, harus ada payung hukum yang melindungi petani dan nelayan kita,” tuturnya.
Ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, serta dukungan dari sektor swasta dalam meningkatkan kapasitas pertanian dan perikanan masyarakat.
Selain itu, perlu sinergi dengan program-program nasional untuk mempercepat modernisasi alat dan infrastruktur pertanian.
“Kalau semua pemangku kepentingan jalan bersama, kita bisa majukan pertanian di Kaltim, bukan cuma di Kubar. Tapi kuncinya ya harus ada regulasi yang mengikat dulu,” tegasnya.
Lebih jauh, Ekti berharap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029 yang sedang dibahas bisa memberi ruang besar untuk sektor pertanian dan perikanan, terutama dalam konteks daerah-daerah terpencil seperti Kubar.
“Saya harap RPJMD yang baru ini bisa memuat secara rinci peta jalan pembangunan pertanian dan perikanan. Jangan hanya dominan di pendidikan dan infrastruktur besar. Sektor pertanian juga menyerap banyak tenaga kerja dan bisa mengentaskan kemiskinan,” jelasnya.
Dari sisi pengawasan, dia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong agar potensi pertanian dan perikanan di Kubar tidak sekadar menjadi jargon pembangunan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program konkret dan terukur.
“Kita enggak mau ini cuma jadi wacana. Saya minta ke Komisi II dan Komisi III, tolong serius kawal ini. Apalagi masyarakat di sana sudah lama berharap ada sentuhan nyata dari pemerintah,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan yang berpihak pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan adalah kunci dalam menjaga kedaulatan pangan dan ketahanan ekonomi lokal di tengah dinamika global.
“Kalau kita terus bergantung pada impor, atau tidak memperkuat petani kita sendiri, kita akan rapuh. Maka, mulai dari Kubar, kita buktikan bahwa pertanian dan perikanan bisa jadi tulang punggung ekonomi daerah,” tutupnya.