Samarinda, infosatu.co – Masalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kota Balikpapan kembali disoroti.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H Baba.
Ia mengatakan dari total lulusan SMP di Balikpapan, hanya 51 persen yang dapat tertampung di SMA atau SMK negeri. Sisanya, 49 persen harus melanjutkan ke sekolah swasta.
“Hanya 51 persen yang bisa terakomodir di Balikpapan. Maka 49 persen sisanya ke swasta. Karena itu, kami bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM,” katanya pada Selasa, 10 Juni 2025.
Menurut H Baba, keterbatasan jumlah rombongan belajar (rombel) dan jumlah sekolah negeri menjadi penyebab utama tidak meratanya akses pendidikan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Balikpapan telah mengusulkan pembangunan dua SMA baru pada Tahun 2025.
Selain itu, pengembangan SMK Negeri 5 juga tengah direncanakan dengan memanfaatkan lahan seluas 16 hektare.
“Itu akan kita kembangkan, baik untuk penambahan rombel maupun pembangunan unit sekolah baru,” jelasnya.
Secara umum, lanjut H Baba, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kaltim tidak mengalami masalah besar.
Namun, kecenderungan siswa hanya memilih sekolah unggulan menjadi tantangan tersendiri.
“Kalau dibagi merata, semua lulusan SMP sebenarnya bisa tertampung. Tapi persoalannya, anak-anak kita banyak yang hanya mau masuk ke sekolah tertentu,” ujarnya.
Semua jalur pendaftaran, seperti reguler, domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi, tetap diberlakukan.
H Baba mengingatkan bahwa jalur domisili berpotensi berkembang lebih dari 30 persen karena adanya fleksibilitas.
“Kita spare 5 persen tambahan, khususnya untuk domisili, karena ini yang paling sering berkembang,” ujarnya.
Untuk memastikan pelaksanaan PPDB berjalan sesuai aturan, Komisi IV DPRD Kaltim akan melakukan monitoring langsung ke kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing anggotanya.
