Samarinda, infosatu.co – Kota Samarinda ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2025 oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Muhammad Ishak.
Kepala Dinas Sosial itu, menyebut bahwa kesiapan lahan dan kelengkapan administratif menjadi faktor utama dipilihnya Ibu Kota Provinsi Kaltim tersebut.
Menurutnya, dari beberapa usulan yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim, hanya Samarinda yang telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif untuk memulai pembangunan sekolah secara permanen.
“Penilaian tim dari Kementerian Sosial menyatakan bahwa hanya Samarinda yang lahannya siap, baik dari segi legalitas maupun kondisi fisiknya,”ungkap Andi Muhammad Ishak.
“Rencananya, pembangunan akan dimulai setelah proses kontrak berjalan, yang ditargetkan rampung pada Juli 2025,” jelasnya kepada awak media pada Selasa, 24 Juni 2025.
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah pusat sebagai bagian dari implementasi misi besar Presiden dalam meningkatkan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak panti, dan mereka yang mengalami keterbatasan akses layanan pendidikan formal.
Sekolah ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan pembiayaan dan manajemen yang berada langsung di bawah koordinasi pusat.
Andi menyebutkan bahwa Samarinda tidak hanya memenuhi aspek kesiapan lahan, tetapi juga telah menyiapkan gedung dan fasilitas penunjang pendidikan. Selain itu, keunggulan ini menjadi daya tarik tersendiri di mata pemerintah pusat.
“Pemerintah kota sangat responsif dan cepat dalam menindaklanjuti arahan pusat. Ini tentu mempermudah proses verifikasi dan percepatan pelaksanaan di lapangan,” tambahnya.
Meskipun Dinas Sosial bukan pihak utama dalam pengelolaan akademik sekolah rakyat, namun menurutnya, pihaknya tetap terlibat dalam proses pendampingan sosial dan dukungan administratif.
Adapun untuk urusan tenaga pengajar dan kurikulum akan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang bekerja sama dengan tim pusat.
“Kami dari Dinsos lebih ke arah dukungan sosialnya, koordinasi antarinstansi, dan memastikan proses pelaksanaannya berjalan aman dan tertib, terutama bagi anak-anak dari kelompok rentan,” jelasnya.
Pemprov Kaltim berharap, keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda bisa menjadi contoh pelaksanaan yang efektif dan inklusif bagi daerah-daerah lain di Kalimantan Timur.
Model ini nantinya juga akan digunakan sebagai rujukan untuk replikasi di kabupaten/kota yang tengah menyiapkan diri mengikuti program serupa di tahun berikutnya. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
