Samarinda, infosatu.co – Program Beasiswa Kukar (Kutai Kartanegara) Idaman menjadi sorotan setelah muncul rencana pemangkasan anggaran akibat defisit keuangan daerah.
Wacana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan masyarakat penerima manfaat.
Beasiswa Kukar Idaman merupakan salah satu program unggulan Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur (Kaltim) yang bertujuan membantu pelajar dan mahasiswa asal Kukar melanjutkan pendidikan.
Namun, kondisi fiskal daerah yang tengah defisit membuat Pemkab harus memilah kembali prioritas belanja, termasuk mempertimbangkan pemangkasan atau penundaan program.
Kabar rencana pemangkasan sempat beredar di awal Agustus 2025.
Namun, belakangan muncul informasi bahwa beasiswa akan tetap diberikan, meski Pemkab harus melakukan penyesuaian anggaran pada program lain.
Proses penyusunan APBD 2026 juga disebut mengalami hambatan karena adanya beban visi-misi kepala daerah yang memerlukan pendanaan besar.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai bahwa kebijakan terkait beasiswa harus mempertimbangkan kondisi keuangan secara realistis, namun tetap menjaga janji politik yang sudah disampaikan ke publik.
“Harapannya sesuai yang disampaikan di awal, beasiswa ini tetap dijalankan. Kalau pemerintah Kukar memprioritaskan, berarti ada beberapa kegiatan yang harus dikompensasi atau dikurangi,” katanya.
“Bisa saja dari perjalanan dinas atau program lain yang tidak wajib,” ujar Salehuddin saat dimintai keterangan seusai Rapat Paripurna ke-30, Jumat, 15 Agustus 2025.
Menurutnya, program wajib seperti belanja pegawai dan pelayanan publik dasar memang harus menjadi prioritas utama, namun beasiswa juga memiliki dampak sosial yang besar.
Oleh karena itu, Pemkab perlu melakukan penyesuaian anggaran tanpa mengorbankan hak penerima beasiswa.
“Teknis pengaturannya kami serahkan ke pemerintah Kukar. Yang penting besaran dan jumlah penerima tetap sesuai rencana awal. Karena ini menyentuh langsung kebutuhan pendidikan masyarakat,” tegasnya.
Salehuddin berharap proses realisasi beasiswa tidak tertunda, mengingat Agustus biasanya menjadi periode penting bagi penerima untuk membayar biaya kuliah dan kebutuhan pendidikan lainnya.
“Kalau harus memangkas, lakukan di pos yang tidak krusial, jangan di program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
