Samarinda, Infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) diminta lebih realistis dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai keterbatasan ruang fiskal membuat efisiensi menjadi pilihan yang tidak bisa dihindarkan.
Dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-32 DPRD Kaltim, yang dilaksanakan pada Selasa, 19 Agustus 2025, di Gedung D Kantor DPRD Kaltim, ia mengungkapkan bahwa dari sekitar 6.400 usulan kegiatan yang diajukan, hanya sekitar 375 yang dapat diakomodasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Banyak usulan yang akhirnya dipangkas. Artinya, ada penyesuaian yang harus dilakukan,” katanya.
Ia menekankan bahwa keterbatasan tersebut jangan sampai mengurangi kualitas fungsi dewan.
Menurutnya, reses harus dijalankan secara maksimal karena merupakan pintu utama menyerap aspirasi masyarakat.
“Reses jangan dianggap formalitas. Setiap titik harus bisa menjadi ruang yang benar-benar menyerap persoalan masyarakat,” ujarnya.
Selain efisiensi, Salehuddin juga menyoroti tekanan inflasi yang mulai dirasakan masyarakat.
Kenaikan harga bahan pokok, seperti beras dan minyak, dinilai berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga, termasuk anggota dewan sendiri.
Karena itu, ia meminta agar pimpinan DPRD juga turut memperhatikan faktor kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi ini nyata. Jadi selain bicara anggaran secara makro, jangan sampai rumah tangga kita sendiri terabaikan,” tegasnya.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian angka, tetapi juga sejauh mana anggaran mampu menyentuh kebutuhan masyarakat.
Oleh sebab itu, ia mendorong agar setiap rupiah yang dikeluarkan diarahkan pada program yang benar-benar berdampak luas.
“Intinya adalah bagaimana kita mengamankan anggaran sekaligus menjawab kebutuhan rakyat. Jangan sampai hanya jadi angka di atas kertas,” katanya.
Dengan penekanan pada efisiensi dan keberpihakan, DPRD Kaltim diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, birokrasi, dan kebutuhan riil masyarakat di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
