Samarinda, Infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyebut realisasi pendapatan daerah Kaltim hingga saat ini baru mendekati 70 persen, masih di bawah target periode berjalan sebesar 75 persen.
“Realisasi anggaran kita hampir 70 persen, lebih kurang, walaupun target kita 75 persen,” ujarnya usai briefing bersama Sekretaris Daerah Kaltim, para asisten dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, Senin, 28 September 2026.
Menurutnya, pemerintah masih mengejar realisasi penyerapan anggaran yang saat ini berada di kisaran 57 persen. Rendahnya serapan tersebut, kata dia, salah satunya berkaitan dengan proses APBD Perubahan serta tahapan pengadaan yang masih berjalan.
“Realisasi penyerapan anggarannya hari ini masih terus kita kejar. Di sini terbentur dengan APBD Perubahan, kedua proses yang sedang berjalan, proses dalam lelang dan lain-lain. Realisasi proyek sekitar 57 persen,” sebutnya.
Harum, sapaan akrabnya menyampaikan percepatan realisasi anggaran menjadi salah satu pembahasan utama dalam briefing mingguan bersama seluruh OPD. Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak hanya mengejar angka realisasi, tetapi memastikan anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim.
“Yang terpenting hari ini bagaimana seluruh anggaran ini bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Kaltim. Itu hal yang paling mandatory di sini,” tegasnya.
Pemprov Imbau OPD Gunakan Hotel Milik Pemprov
Dalam kesempatan yang sama, Harum menjelaskan kebijakan penggunaan hotel milik Pemprov Kaltim untuk kegiatan internal pemerintah. Saat ini, Pemprov Kaltim memiliki dua hotel, yakni Hotel Claro Pandurata di Samarinda dan Hotel Pandurata di Jakarta.
Ia menegaskan imbauan tersebut ditujukan untuk kegiatan internal Pemprov Kaltim, terutama sebagai bagian dari efisiensi sekaligus mengoptimalkan aset daerah.
“Berkaitan dengan hotel sebenarnya ini imbauannya untuk internal, hanya untuk Pemprov Kaltim saja. Berkaitan dengan kegiatan karena pertama efisiensi, kedua kita menggunakan hotel Pemprov Kaltim yang tujuannya PAD-nya akan kembali ke seluruh masyarakat Kaltim,” jelasnya.
Namun, ia memastikan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk mengurangi aktivitas hotel swasta. Pemprov Kaltim tetap mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dapat menggerakkan sektor perhotelan dan perekonomian daerah.
“Adapun event kita buatkan, termasuk dengan adanya IKN, tetap bagaimana pangsa pasar untuk hotel swasta lainnya semuanya kita dorong sekali agar roda perekonomian tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.
