Samarinda, Infosatu.co – Program Gratispol yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Terutama bagi siswa dan siswi sekolah swasta.
Hal ini tentunya menjadi perhatian serius bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, karena cukup banyak usulan yang masuk terkait program tersebut terhadap sekolah swasta.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, menilai program sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah provinsi memang belum sepenuhnya dirasakan oleh sekolah swasta.
Hal itu diungkapkannya usai rapat kerja membahas Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Senin, 25 Agustus 2025 di Gedung E DPRD Kaltim.
Menurutnya, salah satu contoh yang belum berjalan optimal adalah distribusi seragam gratis bagi siswa sekolah swasta.
Hingga kini, seragam tersebut masih dalam proses persiapan dan belum sampai ke siswa, sebab banyak proses yang perlu dilakukan.
“Baju sekolah untuk anak-anak swasta belum bergulir. Ini masih proses, karena perlu diukur, dijahit, dan butuh waktu. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah bisa disalurkan,” jelasnya.
Baba juga menegaskan bahwa sekolah gratis tidak serta-merta berarti semua kebutuhan siswa ditanggung pemerintah.
Sekolah masih memerlukan biaya operasional tambahan yang tidak sepenuhnya tertutup oleh anggaran pemerintah.
“Tidak serta-merta gratis. Kalau bisa nol, tentu kita lakukan. Tapi kalau tidak bisa, ya tentu ada selisih biaya operasional yang memang harus dipenuhi sekolah,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat sebagian orang tua murid di sekolah swasta masih harus membayar biaya tambahan.
Namun, pemerintah sudah mengingatkan agar sekolah tidak memungut biaya yang terlalu memberatkan.
“Pemerintah meminta sekolah supaya tidak memberatkan orang tua. Kalau bisa nol, ya nol. Tapi kalau tidak, tentu ada kebutuhan yang memang tidak bisa ditutupi,” terangnya.
Baba menegaskan DPRD akan mendorong pemerintah agar ke depan program sekolah gratis benar-benar menyentuh semua siswa, baik di negeri maupun swasta.
“Kami berharap anak-anak di sekolah swasta juga merasakan manfaat sekolah gratis sebagaimana anak-anak di sekolah negeri. Tidak boleh ada perbedaan,” tegasnya.
Menurutnya, keadilan dalam program pendidikan bukan sekadar janji politik, melainkan kewajiban negara untuk memastikan setiap anak mendapat kesempatan yang sama.
