Samarinda, infosatu.co — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh sektor kerja sebagai fondasi strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, pemerintah menekankan bahwa K3 bukan semata kewajiban administratif, tetapi instrumen penting dalam membentuk sistem ketenagakerjaan yang unggul.
“Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal fundamental dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang produktif dan mampu bersaing di tengah dinamika global,” tegasnya pada Kamis, 24 Juli 2025.
Seminar yang merupakan bagian dari peringatan Bulan K3 Nasional ini dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai instansi, perusahaan, dan sektor pendidikan vokasi.
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi sekaligus ajang penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memperluas pemahaman akan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Arief menyoroti pentingnya transformasi SDM yang tidak hanya terfokus pada pendidikan formal, melainkan juga peningkatan kapasitas kerja, pembiasaan budaya disiplin, dan kesadaran terhadap keselamatan.
Menurutnya, SMK3 harus terintegrasi dalam setiap lini operasional perusahaan atau lembaga sebagai standar minimum, bahkan sebagai budaya kerja yang mengakar.
“SMK3 bukan hanya kewajiban hukum, tapi bagian dari pembangunan SDM berkelanjutan. Kita tidak bisa lagi melihat keselamatan kerja sebagai urusan teknis belaka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arief mengajak seluruh pihak mengadopsi dan menginternalisasi tiga budaya K3 sebagai kerangka membangun lingkungan kerja yang aman.
“Budaya K3 tidak bisa dibentuk dalam semalam. Ini memerlukan proses panjang, perubahan pola pikir, dan sistem yang berkelanjutan,” jelasnya.
Penerapan budaya K3 juga disebut sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membutuhkan SDM tangguh, unggul, dan berorientasi pada kualitas hidup dan produktivitas.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong pelibatan sektor pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dalam upaya peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja serta alat kerja.
Arief juga mencontohkan pentingnya sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan institusi pendidikan seperti Universitas Pasundan (UNIPAS) yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri.
“Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, kita harap tidak ada lagi peralatan yang digunakan di perusahaan tanpa pengawasan atau sertifikasi. Keselamatan alat kerja sama pentingnya dengan keselamatan manusia,” tambahnya.
Dalam laporan pelaksanaan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kalimantan Timur, Dedi Nugroho, disebutkan bahwa dari 500 undangan yang dikirimkan, sebanyak 400 peserta hadir dalam seminar ini.
Dia menjelaskan bahwa perbedaan jumlah kehadiran tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi saja.
“Jadi satu perusahaan hanya mengirimkan satu perwakilan, padahal perusahaan tersebut biasanya memiliki dua atau tiga usaha, tapi itu urusan internal perusahaan,” terangnya.
Dia mengatakan bahwa HRD tiap masing-masing perusahaan atau yang menjadi perwakilan biasanya akan menyampaikan materi yang telah diberikan kepada anggota perusahaan lainnya.
Seminar ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang komunikasi satu arah, tetapi juga menjadi forum pembelajaran bersama dan perumusan langkah nyata dalam mengintegrasikan SMK3 ke dalam proses kerja di berbagai sektor di Kalimantan Timur.
Dengan fondasi ini, pemerintah optimistis dapat mewujudkan target Zero Accident secara bertahap dan konsisten.
“K3 adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri tanpa dukungan dunia usaha, pekerja, akademisi, dan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
