Samarinda, Infosatu.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan bahwa sektor pendidikan dan infrastruktur akan menjadi prioritas utama pemerintah provinsi pada tahun 2026.
Hal ini disampaikannya usai menindaklanjuti hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur yang memotret berbagai persoalan mendasar di lapangan.
Menurutnya, banyak laporan masyarakat yang menunjukkan kondisi sekolah negeri di Kaltim sudah tidak memadai, baik dari sisi bangunan maupun fasilitas penunjang.
Untuk itu, pemerintah provinsi berkomitmen melakukan perbaikan sekaligus pembangunan sekolah baru di beberapa titik.
“Dari hasil reses, memang banyak permasalahan di bidang pendidikan, terutama di ruang-ruang kelas atau sekolah-sekolah yang kondisinya saat ini mulai kurang baik,” katanya.
“Nah, ini akan kita prioritaskan di tahun 2026 untuk memperbaiki sekolah-sekolah itu dan menambah beberapa titik sekolah baru,” ujarnya pada Senin, 4 Agustus 2025.
Selain memperhatikan sekolah negeri, Pemprov Kaltim juga akan menggandeng sekolah swasta agar mendapat dukungan yang setara.
Seno menekankan bahwa dalam hal pendidikan, tidak boleh ada perbedaan antara negeri dan swasta.
“Kita akan bekerja sama dengan sekolah swasta supaya mereka juga bisa mendapatkan murid dengan baik. Di antara negeri dan swasta tidak ada bedanya, kita akan kolaborasikan bersama,” jelasnya.
Selain pendidikan, dia juga mengungkapkan bahwa infrastruktur juga menjadi perhatian serius.
Hasil reses DPRD menunjukkan masih banyak sarana publik yang memerlukan perbaikan dan penambahan.
“Masalah infrastruktur ini juga banyak dilaporkan, dan perlu segera kita sentuh serta berikan perbaikan. Ini menjadi salah satu target pemerintah provinsi,” katanya.
Ia menilai, perbaikan infrastruktur tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi di Kaltim.
Dia menuturkan, rencana perbaikan pendidikan dan infrastruktur akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya, penyelarasan program perlu dilakukan agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dukungan anggaran.
“Ini kita usulkan dan diterima, nanti akan dirapatkan di internal Pemprov Kaltim. Mudah-mudahan akan segera terjadi supaya penyelarasan undang-undang yang sudah ada bisa berjalan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar prioritas pembangunan 2026 bisa menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama di daerah yang masih tertinggal.
Dengan perbaikan sekolah dan infrastruktur, ia optimistis kualitas layanan publik akan meningkat secara signifikan.
Diharapkan dengan fokus pada pendidikan dan infrastruktur, Pemprov Kaltim dapat menciptakan pondasi kuat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
“Kami ingin ke depan, setiap anak di Kaltim bisa belajar di ruang kelas yang layak, dan masyarakat bisa menikmati infrastruktur yang memadai. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga soal keadilan dalam pelayanan,” pungkasnya.
