Samarinda, Infosatu.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji, mengungkapkan kekhawatiran atas keterlambatan dana transfer dari pemerintah pusat yang seharusnya masuk pada triwulan kedua tahun ini.
Hal itu disampaikan Seno saat ditemui di Kantor Gubernur pada Selasa, 30 Juli 2025, usai membahas sejumlah agenda penting daerah.
Menurutnya, dana transfer yang biasanya disalurkan setiap tiga bulan sekali, pada Juli ini belum juga masuk.
Padahal, dana tersebut memiliki peran vital dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelaksanaan tender di daerah.
“Biasanya masuk setiap tiga bulan sekali. Harusnya Juli kemarin, tapi sekarang sudah akhir bulan belum ada kepastian. Kita sudah minta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk ke Jakarta dan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan menanyakan alasan perlambatan ini,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, meski dampak langsungnya belum terlalu terasa saat ini, potensi masalah bisa muncul jika keterlambatan berlanjut.
Sebab, sejumlah tender pembangunan baru saja dimulai dan pembayaran kepada kontraktor belum dilakukan.
“Pengaruhnya belum terlihat, karena saat ini beberapa tender baru dimulai dan juga belum dilakukan pembayaran. Nanti kalau sudah mencapai progres 50 persen hingga 70 persen, itu baru akan terasa dampaknya jika dana tidak segera turun,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlambatan dana transfer bisa memengaruhi kelancaran proyek infrastruktur dan pelayanan publik yang sedang berjalan, termasuk sektor strategis yang sangat diandalkan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kaltim, katanya, sudah menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan.
Pihaknya berharap, pada Agustus mendatang ada kepastian terkait pencairan dana transfer, termasuk dana bagi hasil (DBH) dan pos-pos anggaran lainnya.
“Insya Allah Agustus besok akan ada pemasukan lagi untuk dana transfer, bagi hasil, dan lain sebagainya. Tapi kita masih menunggu berita resmi dari Jakarta,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus melakukan langkah-langkah proaktif agar pembangunan di Kaltim tidak terhambat akibat kendala fiskal ini.
Lebih lanjut, Seno menyebutkan bahwa dana transfer pusat merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah.
Oleh karena itu, keterlambatan pencairan sangat berisiko menghambat laju pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
“Kita berharap stabilitas fiskal daerah tetap terjaga. Kalau dana transfer lancar, maka kegiatan pembangunan bisa berjalan sesuai rencana. Itu yang kami dorong dalam koordinasi dengan pusat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim, lanjut Seno, tetap optimistis bahwa persoalan ini bisa segera teratasi.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersabar dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak Kaltim atas dana transfer dari pusat.
“Semua sedang kita upayakan. Kita ingin memastikan pembangunan di Kaltim tidak terganggu. Mudah-mudahan ada kabar baik dalam waktu dekat,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
