Samarinda, infosatu.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menyerukan percepatan penanganan banjir di Kota Samarinda, terutama pada wilayah-wilayah yang rawan genangan dan terdampak berat saat hujan deras.
Pernyataan ini disampaikan Seno Aji, usai menyerahkan santunan kepada keluarga korban longsor Lempake, Rabu pagi, 14 Mei 2025.
Menurut Seno, banjir yang kembali terjadi di sejumlah titik di Samarinda tidak bisa hanya dilihat dari sisi curah hujan ekstrem, tetapi juga harus ditelaah dari faktor struktural seperti saluran irigasi tersumbat dan minimnya infrastruktur pengendali banjir.
“Ya memang ini keterkaitan dengan iklim yang ada, hampir semua daerah mengalami hal yang sama. Tapi khusus Samarinda, kita harus bekerja lebih baik lagi supaya irigasi-irigasi yang ada juga tidak tersumbat,” kata Seno Aji.
Ia menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim siap membantu Pemkot Samarinda dalam menanggulangi banjir. Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda disebutnya harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan dan pengelolaan bencana.
“Karena ini ibu kota provinsi, maka sudah sepatutnya kita bantu dan perhatikan lebih,” tegasnya.
Langkah awal yang akan dilakukan, menurutnya, adalah menggelar rapat teknis dengan Dinas PUPR untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang.
Salah satu opsi yang akan didorong adalah program normalisasi saluran dan pembuatan kolam retensi di wilayah yang rawan banjir.
“Kita akan diskusikan dengan Dinas PUPR bagaimana aksi cepat supaya banjir ini tidak terus berulang. Kita butuh program teknis yang jelas,” imbuhnya.
Berdasarkan data BPBD Samarinda, pada awal Mei 2025, setidaknya 38 RT di lima kecamatan terdampak banjir akibat hujan lebat yang turun lebih dari dua jam.
Kawasan seperti Bengkuring, Gunung Lingai, dan Sempaja masih menjadi langganan genangan air.
BMKG Kaltim juga melaporkan bahwa intensitas hujan di Samarinda dalam dua minggu terakhir tergolong tinggi hingga sangat tinggi, dan potensi hujan ekstrem masih akan berlanjut hingga akhir Mei.
Masalah banjir di Samarinda, menurut laporan Bappeda tahun 2024, diperparah oleh sedimentasi sungai, perubahan tata guna lahan yang masif, dan kondisi 40% drainase kota yang mengalami sumbatan atau penyempitan akibat sampah dan lumpur.
Seno menyebut bahwa selain koordinasi antarlembaga, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting. Ia mengimbau warga untuk turut menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan.
Pemprov Kaltim juga membuka peluang untuk mengalokasikan dana provinsi dalam program pengendalian banjir skala besar, bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III dan instansi vertikal lainnya.
“Kita juga akan cek rencana strategis di PUPR dan Bappeda. Kalau perlu kolaborasi anggaran dan program, bisa kita dorong dari provinsi,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
