Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) sekaligus menekan angka stunting dan kemiskinan.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dalam keterangannya usai menerima laporan hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Senin, 4 Agustus 2025.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dilaporkan masyarakat tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga menyangkut kondisi sosial yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Ia menyebutkan bahwa penanganan stunting dan perbaikan gizi merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang.
“Masalah SDM ini termasuk soal stunting dan kemiskinan yang banyak dilaporkan. Perlu perbaikan-perbaikan gizi dan penanganan lain agar masyarakat bisa hidup lebih baik,” ujarnya.
Stunting, atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, disebut masih cukup tinggi di Kaltim.
Ia menegaskan bahwa program penanganan stunting akan diperkuat agar prevalensinya bisa segera ditekan.
“Kita ingin memastikan setiap anak mendapatkan gizi yang cukup, mulai dari ibu hamil hingga balita. Ini bagian penting dari peningkatan kualitas SDM,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Program bantuan gizi dan edukasi kesehatan akan diperluas, agar tidak ada lagi anak yang tumbuh dengan kondisi gizi buruk.
Selain stunting, kemiskinan juga masih menjadi masalah utama yang banyak ditemukan dalam hasil reses DPRD.
Dia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam dan akan memperluas program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan.
“Laporan dari masyarakat menunjukkan masih banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita akan memperbaiki pola bantuan agar tepat sasaran, sekaligus menciptakan peluang usaha baru,” terangnya.
Menurutnya, peningkatan kemandirian keluarga lewat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan pelatihan kerja akan menjadi salah satu solusi.
Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, tetapi memberikan dampak jangka panjang.
Dalam kesempatan itu, Seno juga menyinggung pentingnya penyelarasan aturan agar berbagai program pembangunan, termasuk bidang SDM, bisa berjalan efektif.
Ia mencontohkan adanya usulan perubahan badan hukum BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dari Perusda (Perusahaan Daerah) menjadi PT (Perseroan Terbatas).
“Substansinya ada beberapa poin dalam pasal dan ayat yang mengharuskan perusda itu berubah menjadi PT, supaya mereka juga bisa mandiri. Karena undang-undang PT ini berbeda dengan undang-undang perusda,” katanya.
Dengan perubahan ini, diharapkan perusahaan daerah bisa lebih mandiri dan berkontribusi pada pendapatan daerah, yang nantinya juga mendukung program sosial dan pembangunan SDM.
Seno optimistis bahwa dengan fokus pada perbaikan gizi, pengentasan kemiskinan dan penguatan kelembagaan ekonomi daerah, kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur akan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan langkah terarah ini, pemerintah provinsi berharap angka stunting bisa ditekan, kemiskinan berkurang dan SDM Kaltim semakin siap menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang.
“Kami ingin memastikan pembangunan ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan hanya fisik, tetapi juga kualitas hidup. SDM yang sehat dan kuat adalah kunci keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur,” pungkasnya.
