Samarinda, Infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa masalah perumahan di daerahnya kini menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Pasalnya, Kaltim masih menghadapi backlog perumahan sebanyak 250 ribu unit serta 60 ribu rumah tidak layak huni yang harus segera dibenahi.
Sekedar diketahui, definisi sederhana backlog perumahan adalah gap/deviasi antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang ada.
Menurutnya, upaya mengatasi persoalan ini tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi.
“Yang disebut pemerintah itu bukan hanya pusat atau provinsi, tetapi juga kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim,” tegasnya.
Program Gratis Biaya Administrasi Rumah yang baru diluncurkan Pemprov Kaltim, menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Namun, Gubernur mengingatkan bahwa skema ini juga harus menyentuh kelompok rentan yang jumlahnya mencapai 177 ribu jiwa.
Kelompok rentan tersebut mencakup petani, nelayan, pekerja informal seperti pengemudi ojek daring, bahkan anggota TNI/Polri yang belum memiliki rumah pribadi.
Menurutnya, kondisi ini sangat ironis, mengingat banyak di antara mereka telah mengabdi puluhan tahun tetapi masih harus tinggal di rumah dinas.
Selain itu, dia juga menyoroti persoalan pelaut yang seringkali dikecualikan dari fasilitas pinjaman perbankan.
Padahal, menurutnya, banyak pelaut yang memiliki penghasilan cukup tinggi, bahkan mencapai 5.000–10.000 dolar Amerika Serikat per bulan.
Ia mendorong agar sektor perbankan lebih inklusif dalam memberikan akses kredit kepada mereka.
“Banyak pelaut kita sukses, tapi karena akses perbankan tertutup, akhirnya tidak punya rumah. Ini harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rudy menyebut bahwa upaya memperluas kepemilikan rumah juga harus sejalan dengan peningkatan penghasilan masyarakat.
Ia menargetkan agar rata-rata penghasilan warga Kaltim bisa mencapai setidaknya Rp20 juta per tahun, setara dengan standar negara maju. Hal itu, menurutnya, hanya bisa diwujudkan lewat pendidikan yang memadai.
“Pendidikan kami letakkan sebagai prioritas utama. Kalau anak-anak kita hanya sekolah sampai SMP, mereka akan jadi beban. Tapi kalau sampai perguruan tinggi, mereka justru bisa meringankan beban keluarga,” ungkapnya.
Dengan kombinasi program perumahan, peningkatan penghasilan dan akses pendidikan, dia optimistis backlog 250 ribu unit bisa ditekan.
“Kalau semua pihak berkolaborasi, insya Allah persoalan ini bisa kita selesaikan bersama,” pungkasnya.
