Jakarta, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mampu membuka akses dan mengangkat taraf hidup masyarakat di daerah terpencil.
Komitmen ini ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat menghadiri International Infrastructure Conference (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center, Selasa, 11 Juni 2025.
Konferensi berskala internasional tersebut mengangkat tema “Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration” dan menjadi forum strategis lintas sektor untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur ke depan.
Dalam paparannya, Seno Aji menekankan pentingnya infrastruktur jalan sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan-kawasan yang selama ini mengalami keterisolasian akibat buruknya akses transportasi darat.
“Kita berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur jalan antarkabupaten, terutama di Kabupaten Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” tegas Seno Aji.
Menurutnya, perhatian lebih diberikan kepada tiga wilayah tersebut lantaran kondisi jalan yang masih rusak berat serta keterbatasan jalur yang menghubungkan antarwilayah.
Ia menyoroti jalur alternatif menuju Kutai Barat melalui Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, yang sebelumnya merupakan jalan perusahaan, sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Termasuk yang disampaikan Pak Gubernur kemarin, yakni usulan kepada pemerintah pusat untuk membangun jalan penghubung dari Sotek di Penajam Paser Utara menuju Bongan di Kutai Barat,” jelasnya.
Pembukaan jalur ini, lanjut Seno, akan menjadi penghubung strategis antara Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Akses yang lebih mudah menuju IKN diyakini bakal mendongkrak aktivitas ekonomi dan membuka peluang investasi di kawasan hulu Kalimantan Timur.
Seno juga menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Kaltim tengah mengupayakan peningkatan jalan dari Sanga-Sanga ke Balikpapan melalui Samboja.
Namun demikian, ia mengakui adanya keterbatasan anggaran dan berharap sebagian ruas dapat diambil alih oleh pemerintah pusat agar dana provinsi bisa difokuskan pada jalur lain yang dinilai lebih mendesak.
“Kami berharap jalan-jalan alternatif yang sebelumnya dihibahkan oleh perusahaan, seperti jalur Kembang Janggut ke Kutai Barat, bisa segera ditingkatkan kualitasnya,” tambahnya.
Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam forum seperti ICI 2025 menjadi bagian dari strategi untuk membangun kolaborasi lebih luas, tidak hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga dengan sektor swasta dan mitra pembangunan internasional.
Dalam forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan urgensi mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.
“Jam pertama adalah jam demografi, di mana setiap tahun lebih dari 3 juta jiwa lahir. Kita harus menyediakan akses terhadap perumahan, layanan dasar dan peluang ekonomi,” ungkap AHY.
Tantangan lainnya adalah kebutuhan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional agar lebih inklusif dan merata. AHY menyebut hal ini sebagai “jam ekonomi”, yang menuntut strategi jangka panjang untuk mengangkat jutaan warga ke kelas menengah.
Sementara itu, krisis iklim menjadi ancaman ketiga yang tak kalah mendesak.
“Ini bukan ancaman masa depan, tetapi krisis yang sedang berlangsung. Ia telah mengganggu kota, mengikis garis pantai, serta membebani sistem pangan dan air kita,” ungkap AHY.
Konferensi ICI 2025 dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Selain itu, para duta besar serta kepala daerah dari seluruh Indonesia juga hadir, mempertegas bahwa pembangunan infrastruktur menjadi agenda bersama yang lintas batas administratif dan sektoral. (Adv/Diskominfokaltim).
Editor : Nur Alim
