Kutim, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan tidak akan menggeser prioritas utama pembangunan yang bersentuhan langsung dengan warga.
Di tengah kekhawatiran pemangkasan sejumlah pos belanja, Pemkab memastikan program yang mengandalkan peran Rukun Tetangga dan perlindungan sosial bagi pekerja rentan tetap dipertahankan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut pemerintah daerah berkepentingan menjaga kesinambungan program kerakyatan, meski ruang fiskal tidak selonggar tahun sebelumnya.
Menurut Ardiansyah, anggaran bantuan bagi RT yang selama ini menjadi salah satu program unggulan daerah tidak mengalami perubahan. Ia menegaskan besaran dana untuk setiap RT tetap berada pada angka Rp250 juta.
“Nilainya tidak berubah. Kita tetap jalankan sebagaimana yang telah ditetapkan,” ujarnya, Jumat, 21 November 2025.
Dana tersebut menjadi instrumen penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada pembangunan tingkat tapak, mulai dari perbaikan infrastruktur kecil hingga penguatan kegiatan sosial di lingkungan permukiman.
Selama beberapa tahun terakhir, program ini dinilai mempercepat penyelesaian kebutuhan lokal yang sering kali tidak terjangkau oleh proyek berskala besar.
Pemkab Kutim juga memastikan bahwa dukungan bagi kelembagaan RT bukan hanya berupa dana pembangunan. Rencana pengadaan sepeda motor operasional untuk para ketua RT tetap dilanjutkan tanpa revisi.
Ardiansyah menuturkan, sarana transportasi itu diperlukan agar ketua RT dapat lebih sigap dalam menjalankan pelayanan publik, terutama untuk mobilitas koordinasi di wilayah-wilayah yang memiliki jarak pemukiman cukup berjauhan.
“Pengadaannya tetap berlangsung sesuai rencana,” katanya menegaskan.
Selain menjaga program berbasis RT, Bupati menyoroti keberlanjutan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Ia menyatakan bahwa perlindungan bagi pekerja sektor informal tidak boleh terganggu oleh perubahan struktur APBD. Bahkan, Pemkab Kutim menyiapkan perluasan sasaran kepesertaan.
“Target kita tetap mengarah pada 150 ribu penerima manfaat,” ujar Ardiansyah.
Program jaminan sosial tersebut menjadi penyangga bagi kelompok pekerja yang kerap berada pada posisi rawan secara ekonomi.
Dengan cakupan yang lebih luas, pemerintah berharap risiko sosial, seperti kecelakaan kerja atau kehilangan pencari nafkah, dapat ditekan melalui perlindungan yang memadai.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab dalam memperkuat daya tahan ekonomi warga di tengah dinamika ketidakpastian.
Keputusan Pemkab Kutai Timur mempertahankan ketiga program prioritas ini memperlihatkan orientasi pembangunan yang menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Di tengah penyesuaian fiskal, pemerintah memilih memastikan stabilitas pelayanan dasar dan perlindungan sosial tetap utuh, sekaligus menjaga ritme pembangunan berbasis partisipasi warga.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi yang selama ini ditopang oleh peran RT dan kelompok pekerja informal. (Adv).
