Samarinda, infosatu.co – Pemerhati IKN Dr Isradi Zainal mengatakan bahwa rencana pemberian nama ibu kota negara (IKN) baru yang disampaikan Menteri Bappenas Suharso Manoarfa terkesan mendadak.
“Pemberian nama secara tiba-tiba ini tidak mendukung iklim demokrasi dan mengebiri usulan yang pernah diajukan saat konsultansi publik oleh Pansus IKN beberapa waktu lalu,” ucap Rektor Uniba saat dihubungi media ini melalui aplikasi pesan whatsapp, Senin (17/1/2022) malam.
Pemberian nama IKN dengan Nusantara dirasa kurang pas, sebab akan mengecilkan istilah Nusantara dalam arti sesungguhnya. Padahal menurutnya Nusantara memiliki istilah yang sangat luas.
Nusantara memiliki arti pulau-pulau dan antara. Bahkan jelas Isriadi, Tan Malaka membagi istilah Nusantara Kecil untuk Indonesia saat ini, serta Nusantara Besar untuk Indonesia dan Asia tenggara.
“Jika memakai nama Nusantara untuk IKN, itu sama saja dengan mengerdilkan maknanya. Nusantara dalam arti sesungguhnya adalah Indonesia dan sebagian Asia Tenggara,” terangnya.
Isriadi juga menyoroti terkait pemilihan Nusantara untuk IKN baru dari 80 usulan nama yang telah diajukan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Nama-nama tersebut tidak disosialisasikan, itu usulan nama saat konsultansi publik oleh Pansus IKN. Bahkan mungkin, wartawan sendiri baru tahu ada usulan 80 nama. Yang pasti penetapan nama kurang bagus dalam konteks negara demokrasi,” tegasnya.
Rektor Uniba ini juga mengomentari alasan Presiden memilih nama Nusantara karena sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional.
“Yang kenal di dunia dengan istilah Nusantara siapa, nama Indonesia saja masih ada negara yang tidak kenal,” ujarnya.
Pemilihan nama Nusantara ini ditegaskan Isriadi kurang menggambarkan nama dan lokasi IKN. Seharusnya, ada nama yang mewakili Kaltim.
“Kalau begini kasihan Kaltim, di IKN tidak ada nama yang ikut melekat untuk mewakilinya. Saya juga kurang yakin Pansus IKN berani berbeda pendapat dengan Presiden, sangat disayangkan juga apabila mereka tidak menyampaikan aspirasi terkait usulan nama dari kami,” urainya.
Oleh sebab itu, Isriadi kembali memohon kepada Presiden RI agar dapat mempertimbangkan usulan nama Pakunegara atau Pakunagara sebagai nama IKN baru.
Pakunegara merupakan singkatan dari Penajam Paser Utara untuk Pa dan Kutai Kertanegara untuk Kunegara. Makna lain dari Pakunagara yakni Paku dan Nagara.
Paku ini juga bisa diartikan sebagai penguat, sedangkan Nagara singkatan dari Nagari Rimba Nusa Antara. Nagari artinya pusat pemerintahan, rimba berarti forest city atau green city, nusantara artinya berbasis daratan dan perairan (sungai dan laut).
Perlu diketahui, istilah Pakunegara atau Pakunagara ini disetujui sejumlah rektor di Kaltim dan Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI).
“Sebagai pertimbangan, Pakunegara atau Pakunagara merupakan usulan dari sejumlah rektor dan akademisi termasuk FDTI. Kami sampaikan usulan ini sebagai bagian dari masyarakat yang mendukung pemindahan dan mencintai IKN,” katanya. (editor: Dani)
