Samarinda, infosatu.co – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan dua fokus utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Yakni pemerataan pendidikan dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Pansus, Syarifatul Sya’diah, menyoroti ketimpangan akses pendidikan di sejumlah daerah.
Salah satunya Kecamatan Segah, Berau, yang hingga kini belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA).
Ia menegaskan, RPJMD harus mengakomodasi kebijakan konkret untuk memperluas pembangunan sekolah serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan prasarana.
“Kami ingin memastikan RPJMD Kaltim benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi daerah,” ujar Syarifatul usai Rapat Dengar Pendapat Pansus RPJMD pada Selasa, 17 Juni 2025.
Pansus juga memberi perhatian khusus pada upaya peningkatan PAD. Didik Agung Eko Wahono, anggota Pansus dari Fraksi Golkar, menekankan pentingnya memaksimalkan potensi daerah seperti pariwisata, ekraf, pertanian, dan perkebunan melalui kolaborasi OPD dan BUMD.
“OPD dan BUMD harus lebih aktif menggali potensi PAD. Kita masih punya banyak peluang, terutama di sektor pariwisata, industri kreatif, pertanian, dan perkebunan,” tegas Didik.
Dia menambahkan bahwa ketergantungan Kaltim pada dana pusat dapat dikurangi dengan mengembangkan potensi daerah yang belum tergarap secara optimal.
Inisiatif ini diharapkan menjadi fondasi fiskal daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Pansus menggarisbawahi bahwa RPJMD tidak boleh sekadar menjadi dokumen formal.
Dokumen tersebut harus mencerminkan roadmap nyata, yang mampu menjawab kesenjangan pendidikan dan kendala fiskal bangunan sekolah yang merata dan PAD kuat menjadi pijakan fundamentalnya.
“Kita ingin RPJMD ini jadi dokumen hidup, bukan hanya dokumen administrasi. Harus relevan dengan kebutuhan rakyat,” tutup Syarifatul.
