infosatu.co
DPRD BONTANG

Nursalam Kembali Desak Pemkot Realisasikan Insentif Nakes

Nursalam, Anggota Komisi ll DPRD Bontang saat mengikuti rapat gabungan di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (12/7/2021). (Foto: Sadam Topo)

Bontang, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam kembali mengingatkan dan mendesak Pemkot Bontang untuk segera merealisasikan insentif tenaga kesehatan (nakes) terhitung dari bulan Januari hingga Maret 2021 dengan jumlah Rp 4,3 miliar.

Terlebih adanya nakes yang tumbang sehingga insetif nakes tersebut harus segera diberikan. Untuk itu, politikus Golkar itu menilai insentif tersebut merupakan hak para nakes.

“Saya orang yang paling mempermasalahkan insentif. Betapa berdosanya kita, nakes yang meninggal tapi insentifnya belum dibayar. Saya mau itu segera didahulukan,” ungkapnya dalam rapat gabungan di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (22/7/2021) kemarin.

Salam sapaan akrabnya menyatakan insentif nakes seharusnya menjadi skala prioritas Pemkot. Kata dia, jika Pemkot Bontang terus menunda merealisasikan insentif, maka pemerintah terus-menerus akan berhutang kepada nakes.

“Itu seharusnya dipikirkan oleh Pemkot Bontang, jangan membuat keputusan atas dasar keinginan, tapi liat mana kebutuhan yang memang harus dibayarkan dan diprioritaskan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua TAPD Bontang Aji Erlynawati menjelaskan anggaran refocousing senilai Rp 9,2 miliar diperuntukkan untuk kebutuhan logistik pihak Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Informasinya itu digunakan untuk keperluan vaksinasi, seperti pembelian jarum suntik, APD dan akomodasi lainnya,” tuturnya.

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp 2,9 miliar digunakan untuk membayar utang insentif nakes periode 2020. Kemudian, dana alokasi untuk sarana prasarana pendukung Dinkes mencapai Rp 2 miliar dan membayar utang insentif RSUD senilai Rp 266 juta. Sehingga total keselurahan mencapai Rp 14 miliar.

“Untuk sisanya Rp 7 miliar, digunakan untuk penunjang di Satgas Tingkat RT,” jelasnya.

Pihaknya pun akan terus melakukan upaya agar insentif nakes terbayarkan, bahkan pihaknya mengirim surat ke setiap OPD untuk melihat kegiatan yang sekiranya tidak perlu dilakukan agar bisa menangani kebutuhan nakes.

“Sudah kami kirim surat ke setiap OPD dan kami masih menunggu balasan suratnya,” pungkasnya. (editor: irfan).

Related posts

Mediasi Sengketa Lahan Tanjung Laut Bontang, DPRD Siapkan RDP Lanjutan

Rizki

Sengketa Lahan Tanjung Laut Bontang, Warga yang Sudah 30 Tahun Tinggal Terancam Tergusur

Rizki

DPRD Bontang Temukan Warga Belum Terdata BLT di Loktuan, Andi Faiz: Kita Akan Verifikasi

Rizki