Samarinda, infosatu.co – Kritikan dari wakil rakyat tentang pembangunan megaproyek di Kota Samarinda semakin bermunculan. Kali ini, dilontarkan oleh anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rohim.
Menurutnya, program yang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah daerah adalah mewujudkan ketahanan pangan. Sebab, pemenuhan kebutuhan pokok tersebut masih menggantungkan distribusi dari Jawa maupun Sulawesi.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan inovasi dalam mengatasi persoalan terkait dengan ketahanan pangan. Apalagi, Kota Tepian termasuk tiga daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pemkot semestinya fokus dengan apa yang menjadi kebutuhan saat ini dan bukan keinginan. Apalagi soal pangan yang jelas menjadi kebutuhan dasar kita,” katanya, Kamis (24/04/2024).
Namun demikian, sejumlah megaproyek yang menelan biaya cukup besar telah berlangsung. Pekerjaan fisik itu seperti pembangunan terowongan dan Teras Samarinda.
Seharusnya, menurut Abdul Rohim, pelaksanaan megaproyek tersebut mengacu pada proses perencanaan terlebih dulu. Dari situ akan nampak tentang hal yang sebenarnya menjadi kebutuhan warga Kota Tepian.
“Jadi, mestinya alokasi anggaran itu diberikan untuk memenuhi apa yang sudah direncanakan terkait kebutuhan dasar kita seperti stabilitas harga ataupun soal pasokan pangan,” ungkapnya.
“Terlebih kita juga masuk dalam tiga daerah penyangga IKN dan kita pun harus mampu menyiapkan kebutuhan pangan kita” sambungnya.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan dinilai lebih mendesak dibandingkan pembangunan megaproyek di Samarinda. Apalagi nantinya, populasi penduduk akan mengalami peningkatan drastis seiring beroperasinya IKN di wilayah Kalimantan Timur.
