Penulis: Aunillah – Editor: Achmad
Samarinda, infosatu.co – Banyaknya isu permasalahan yang beredar terkait perizinan, hak guna usaha (HGU), dan lain-lain di pertambangan dan kehutanan, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kaltim, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam upaya menyikapi permasalahan tersebut.
Selama ini hanya mendapat isu-isu saja, sehingga Kejati Kaltim mengundang semua stakeholder terkait, untuk duduk bersama dan mengklarifikasi masalah pertambangan dan kehutanan sehingga harus bergerak cepat mencari permasalahnnya.
Sebagaimana disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, Chaerul Amir, saat ditemui usai acara dikantor Kejati, Jalan Bung Tomo, Kamis (20/2/2020).
“Memang kenyataannya, untuk usaha tambang dan kehutanan di Kaltim ini banyak masalah,” ungkap kepala kejati Kaltim.
Ia menyebutkan, dari hulu sampai hilir, semua ada permasalahannya, seperti perizinan, yaitu izin yang sudah habis tetap melanjutkan, punya izin tetapi menambang ditempat lain, dan tumpang tindih dengan HGU perkebunan.
“Itu kan masalah tersendiri. Belum lagi masalah persyaratan yang harus dipenuhi, seperti AMDAL dan pajaknya,” tambahnya.
Dari FGD tersebut, mendapatkan 3 kesimpulan permasalahan yaitu pertama adanya regulasi yang kurang jelas, sehingga menimbulkan permasalahan dilapangan, kedua adanya kebijakan yang tumpang tindah, dan yang ketiga bekerja sendiri-sendiri, tidak bersinergi disemua pihak.
“Hal itu lah yang harus menjadikan kita duduk bersama dalam menangani persoalan yang ada,” ujarnya.
Sementara, Konsultan Pertambangan, Jamhur, yang juga sebagai pakar dan pemateri dalam diskusi, mengatakan kegiatan ini sangat komperhensif sekali karena melibatkan semua pihak, dari pemerintah, pengusaha, maupun pelayanan teknis lainnya.
“Kedepannya saya lihat FGD ini bisa membuat perkembangan pengusaha pertambangan dan kehutanan menjadi baik dan benar, karena selama ini mereka berjalan sendiri-sendiri,” ucapnya.
Ia menambahkan, solusi yang ditawarkan adalah membuat satuan tugas (Satgas) yang melibatkan semua komponen, baik dari pemerintah, pengusaha, penegak hukum, maupun masyarakat.
