Samarinda, infosatu.co – Warga di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) resah dengan kelangkaan elpiji tiga kilogram. Meski rela antre di penyalur gas, bahan bakar bersubsidi itu terkadang tetap tidak didapat.
Permasalahan ini mengundang reaksi Laila Fatihah, anggota Komisi II DPRD Samarinda. Menurutnya, kondisi ini karena pihak Dinas Perdagangan (Disdag) belum efektif mengontrol distribusi gas elpiji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Disdag selalu memberi suatu inovasi bahwa akan diinventarisir siapa saja yang bisa menerima. Tapi, sampai sekarang kita tidak tahu mana yang berhak menerima,” ujar Laila, Rabu (5/6/2024).
Menurutnya, masalah utama adalah kurangnya pengaturan dalam penyaluran gas elpiji. Saat gas tiba di agen, masyarakat langsung menyerbu tanpa pengaturan yang jelas karena tidak ada tanda pengenal khusus bagi pembeli.
“Saat gas elpiji datang, sudah berbondong-bondong orang mengambil sehingga kita tidak bisa mengatur karena mereka tidak punya tanda pengenal. Artinya, tidak terdistribusi sesuai dengan tanda pengenal atau peruntukan,” ungkapnya.
Laila menjelaskan, elpiji tiga kilogram yang disubsidi pemerintah seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan batasan satu rumah satu tabung.
Namun, dalam kenyataannya banyak pedagang seperti penjual nasi goreng dan warung-warung yang seharusnya tidak memanfaatkannya justru menggunakan gas tersebut.
“Harusnya yang warga miskin satu rumah satu tabung. Tetapi, mereka yang menggunakan malah yang jual nasi goreng, warung-warung yang seharusnya mereka tidak boleh,” terang Laila.
Ia juga menyoroti kurangnya pengawasan dari Disdag terhadap penggunaan tabung gas oleh rumah makan yang seharusnya tidak menggunakan elpiji bersubsidi.
“Artinya, satu yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan bahwa mereka akan mengontrol rumah makan yang seharusnya tidak menggunakan tabung melon tidak pernah dilaksanakan,” tegasnya.
Kelangkaan gas elpiji juga menyebabkan panic buying di masyarakat,. Sejumlah agen diketahui lebih memilih menjual ke luar daerah karena harga yang lebih tinggi.
“Agen-agen ini terkadang lebih mengutamakan untuk yang luar karena harganya tinggi. Tapi, insyaallah kami rencananya akan memanggil dinas dan Pertamina terkait dengan hal ini,“ terang Laila.
Demi penyelesaian cepat, DPRD Samarinda berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk memastikan kebenaran berita kelangkaan elpiji dan melihat langsung situasi di lapangan.
