Balikpapan, infosatu.co – Komisi I DPRD Balikpapan terus mengawasi pelaksanaan perizinan di Kota Balikpapan. Hal ini diutarakan Ketua Komisi I Johny NG.
Beberapa waktu lalu, ia mendampingi pengusaha berkunjung untuk menemui Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud di ruang kerjanya.
“Pengusaha ini menyampaikan kepada wali kota terkait perizinan. Hasilnya Pemkot Balikpapan akan memberikan kemudahan dalam kepengurusannya. Kami merekomendasikan percontohan pengurusan perizinan di Jakarta, karena prosesnya hanya memakan waktu tiga hari sudah selesai. Kita pernah bertandang ke sana, jadi tahu,” ujarnya ditemui infosatu.co di ruang kerjanya di Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (7/7/2021).
Selanjutnya, respon wali kota segera dipercepat. Kalau bisa satu hari, kenapa harus satu minggu.
“Perizinan sekarang ini ragu-ragu dalam memberikan perizinan. Namun, kami sudah memberikan solusi,” terangnya.
Kemudian, dalam perizinan walaupun cepat tetap harus diperhatikan jika ada catatan, apabila nanti di kemudian hari terjadi kekeliruan atau ada yang belum dilengkapi surat-suratnya oleh pihak pengusaha agar segera dapat dilengkapi.
“Apabila tidak dilengkapi maka mungkin nanti perizinan itu ditinjau kembali. Perizinan harus diberikan mengingat Balikpapan sebagai penyangga ibu kota negara (IKN),” bebernya.
Disinggung terkait masalah pembangunan coastal road (jalan tepi pantai), sudah enam tahun belum ada titik terang mengenai pembangunannya. Ada masalah perizinan yang belum jelas antara Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat. Maka pengusaha yang sudah mengantongi perizinan tentunya akan memperpanjang jaminan kepada bank.
“Mereka harus bayar jaminan yang mahal bisa mencapai milyaran. Kami sudah minta kepada wali kota untuk memastikan supaya pengusaha ini lebih tenang apabila sudah ada izinnya. Namun izin reklamasi juga belum ada, hanya izin prinsip,” urainya. (editor: irfan)
