Jakarta, infosatu.co – Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat sinergi lintas sektoral dengan menandatangani Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama 11 kementerian dan lembaga negara.
Acara penandatanganan berlangsung di Gedung Kemenkum, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan kolaboratif.
“Setiap kementerian dan lembaga tidak bisa lagi berjalan sendiri. Ego sektoral harus ditinggalkan. Yang kita butuhkan sekarang adalah sinergi nyata agar birokrasi bekerja terpadu,” ujar Supratman.
Supratman menekankan, langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2026 lalu.
Presiden menegaskan pembangunan Indonesia harus diarahkan untuk menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, dengan target APBN berimbang pada 2028.
“Pesan Presiden jelas, birokrasi tidak boleh tumpang tindih dan berjalan sendiri-sendiri. Setiap kementerian dan lembaga harus saling melengkapi, bukan berkompetisi,” tambahnya.
Penandatanganan ini disebut akan membawa sejumlah manfaat strategis, seperti memperkuat kepastian hukum, meningkatkan keterpaduan data dan informasi, memperluas kapasitas SDM, mempercepat respons atas isu kebangsaan
serta memperkuat ketahanan ideologi dan konstitusi.
Namun Supratman mengingatkan, capaian tersebut hanya akan terwujud jika komitmen dituangkan dalam aksi nyata.
“Keberhasilan bukan diukur dari tanda tangan di atas dokumen, tetapi dari implementasi, monitoring, dan evaluasi di lapangan,” ujarnya.
Adapun 11 kementerian/lembaga yang ikut menandatangani nota kesepahaman kali ini adalah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Tak hanya itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan penandatanganan ini, total kerja sama Kemenkum sepanjang 2025 mencapai 62 mitra lintas sektor, termasuk kementerian/lembaga, perbankan, dan perguruan tinggi.
Supratman menutup sambutannya dengan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai visi besar Indonesia.
“Dengan dinamika global yang terus berubah, kolaborasi adalah kata kunci. Mari kita pastikan kerja sama ini berjalan efektif, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
