Balikpapan, infosatu.co – Tahun ini jumlah belanja barang dan jasa Pemprov Kaltim diprediksi akan meningkat signifikan. Jika tahun lalu hanya Rp5 triliun, tahun ini diperkirakan mencapai Rp8 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim bisa menjawab tantangan ini dengan kinerja yang baik.
“Kita punya beban bukan hanya dalam hal penyerapan Rp8 triliun belanja itu, tapi juga bagaimana bisa meningkatkan penyerapan P3DN-nya,” seru Sri Wahyuni saat membuka Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka mendorong realisasi belanja barang/jasa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, di Gran Senyiur Hotel Balikpapan, Selasa (6/6/2023).
P3DN adalah penggunaan produk dalam negeri. Peningkatan produk dalam negeri ini terus didorong sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang kemudian diteruskan oleh Gubernur Isran Noor.
Harapan itu disampaikan Sekda Sri Wahyuni mengingat serapan implementasi P3DN pada tahun 2022 lalu masih sekitar 60 persen dari total belanja barang/jasa sebesar Rp5 triliun.
Sekda Sri Wahyuni berharap ada evaluasi terkait hal ini baik menyangkut proses, interpretasi, termasuk pula kendala input P3DN.
“Kita berharap kendala untuk interpretasi dari muatan apa saja dalam P3DN itu bisa klir di sini,” kata Sekda Sri Wahyuni.
Mantan kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu mengingatkan agar dari rapat ini dihasilkan catatan-catatan untuk dibahas dalam rapat berikutnya di level pimpinan.
Dijelaskan pula, tantangan tahun ini akan lebih berat sebab belanja barang/jasa naik menjadi sekitar Rp8 triliun.
Dia yakin peningkatan ini bisa diwujudkan dengan kerja keras dan keseriusan memahami ketentuan terkait P3DN ini.
“Tadi kan disebutkan memang ada perbedaan dalam mekanisme input. Mudah-mudahan tahun ini sudah lebih familiar, sehingga data sesungguhnya implementasi penggunaan P3DN kita lebih besar dari yang tercatat,” ungkapnya.
Secara teknis, implementasi belanja barang/jasa juga dilakukan melalui APBD Provinsi Kaltim dan alokasi yang diberikan kepada APBD kabupaten dan kota. Evaluasi dan kalkulasi menurutnya juga harus dilakukan untuk ini.
Di sisi lain, Sri meminta jika
ada kabupaten dan kota yang sudah menyelenggarakan P3DN dengan baik, maka mereka bisa menjadi best practice untuk diadopsi oleh provinsi maupun kabupaten dan kota lainnya di Kaltim.
Sekda Sri Wahyuni juga memberi catatan kepada OPD yang data P3DN mereka masih merah.
“Ini harus ditelusuri. Dikonfirmasi OPD-nya. Apakah kesulitan dalam proses input atau karena kendala lainnya,” tegasnya.
Acara dihadiri pejabat terkait dari kabupaten dan kota. Sementara dari Pemprov Kaltim tampak Karo Ekonomi Iwan Darmawan dan Karo Pengadaan Barang dan Jasa Buyung Dodi Gunawan.
