Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan dana besar Program Pendidikan Gratispol. Dari pagu Rp206,9 miliar pada 2025 menuju rencana anggaran Rp1,4 – 2 triliun pada 2026 untuk membiayai sekitar 130 ribu – 140 ribu mahasiswa se-Kaltim.
Namun, dalam Diskusi Publik Arusbawah.co bertajuk “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya”, yang digelar di Temindung Creative Hub, Samarinda, Kamis, 20 November 2025, pertanyaan yang mengemuka justru lebih tajam: apakah tata kelolanya sudah sekuat anggarannya?
Membawa tagline “Yang di bawah bicara, yang di atas harusnya mengerti”, forum ini mempertemukan langsung pemerintah dengan beberapa pihak:
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Pengarah Tim Pengelola Pendidikan Gratispol (TP2G) Prof. Zulkarnaen, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, Staf Khusus Wakil Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Felisitas Defung, Dosen Unmul Fajar Apriani serta Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo.
Di atas kertas, skala program ini memang mengesankan. Di panggung diskusi, data dan kritik berjalan beriringan dan sering kali saling bertabrakan. Forum ini membuka ruang bagi satu hal yang jarang tersingkap ke publik: dapur kebijakan Gratispol, langsung dari sumbernya.
APBD Murni dan APBD Perubahan: Fondasi Enam Program Gratispol
Secara makro, Pemprov Kaltim menganggarkan sekitar Rp680,4 miliar untuk enam program unggulan Gratispol pada 2025, seluruhnya bersumber dari APBD Murni dan APBD Perubahan. Enam program itu mencakup:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Seragam sekolah
4. Administrasi rumah
5. Perjalanan religi
6. Internet desa
Dari angka tersebut, sektor pendidikan menyerap porsi signifikan: Rp206,9 miliar di APBD Perubahan 2025. Dana ini dibagi ke beberapa skema.
Total kebutuhan riil semua kategori itu mencapai Rp206,9 miliar.
Di level implementasi, dana terealisasi hingga 17 November 2025 adalah Rp44,1 miliar untuk 9.563 mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN). Dana itu telah disalurkan ke tujuh PTN.
Sementara itu, dana Rp20 miliar untuk 4.822 mahasiswa PTS telah disiapkan dan segera dicairkan, tinggal menunggu penyelesaian administrasi di pihak kampus.
Seluruh angka bersifat dinamis dan akan terus bergerak hingga akhir Desember 2025 dengan target 32.853 mahasiswa.
Di meja pemerintah, angka-angka ini dibingkai sebagai “komitmen sejarah” Kaltim untuk pendidikan tinggi. Di meja aktivis, angka yang sama dibedah sebagai potensi risiko jika pengelolaannya tidak diperketat.
Gratispol Bukan Gagasan Mendadak: Sudah Ditata Sejak Seno Aji Masih di DPRD
Kembali ke awal sesi, Seno Aji memaparkan perjalanan panjang kelahiran Gratispol. Dengan nada yang tenang dan runtut, ia menjelaskan program pembiayaan kuliah gratis ini bukan hadiah politik setelah menang Pilgub, melainkan hasil kajian panjang sejak ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim.
Ia mengaku terkejut ketika pertama kali menelusuri postur APBD Kaltim sejak 2020 anggaran pendidikan besar, tetapi bagian untuk beasiswa terbilang kecil.
“Pada waktu itu saya melihat anggaran untuk beasiswa kecil. Saya berpikir, kalau anggaran diperbesar, tentu lebih banyak anak Kaltim bisa kuliah,” ujar Seno.
Gagasan itu ia bawa ke meja diskusi bersama Rudy Mas’ud ketika keduanya belum resmi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur.
Menurut Seno, pembahasan waktu itu berlangsung serius, bukan hanya soal visi pendidikan, tetapi juga desain teknis: siapa penerima bantuan? Bagaimana skema beasiswa bekerja? Berapa nilai anggaran yang layak? Bagaimana menjamin keberlanjutannya lewat APBD.
Namun titik temu terbesar muncul ketika mereka turun ke lapangan setahun sebelum pilgub. Di berbagai daerah, mereka menemukan fakta yang membuat Seno “mengubah cara pandang” tentang pendidikan di Kaltim.
Hanya 8 persen masyarakat Kaltim yang melanjutkan pendidikan tinggi. Angka yang membuat gaduh satu ruangan bahkan bagi peserta diskusi yang sudah pernah mendengar isu serupa.
“Mayoritas anak tidak kuliah karena orang tuanya tidak mampu membayar UKT,” jelas Seno.
Temuan itulah yang menguatkan keputusan: Jika terpilih, mereka akan membiayai Uang Kuliah Tunggal (UKT) semua mahasiswa Kaltim.
Landasan Hukum Harus Kokoh: Gratispol Tak Boleh Dijalankan Sembarangan
Setelah resmi menjabat, langkah pertama bukan menyalurkan uang, tetapi menyiapkan payung hukum yang kuat.
Peraturan Gubernur tentang beasiswa lama harus diubah total menjadi Pergub Pendidikan Gratis proses yang memakan waktu 4–5 bulan karena harus sinkron dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan mekanisme hibah daerah.
Barulah pada Juli-Agustus Pergub 24/2025 itu disahkan. Setelah itu, barulah mesin anggaran bergerak.
Rp44,153 miliar disalurkan untuk 9.563 mahasiswa semester 1 (pertama). Sebesar Rp160 miliar lebih disiapkan untuk pencairan November–Desember, menunggu verifikasi kampus rampung. Gratispol Pendidikan pun resmi berjalan.
Pemangkasan TKD Rp7 Triliun: Tantangan Baru yang Menguji Nyali Pemerintah Daerah
Dalam sesi berikutnya, Seno mengungkap situasi fiskal yang mengkhawatirkan. Kaltim mengalami pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp7 triliun dari pemerintah pusat.
Angka itu bukan kecil. Bukan angin sepoi-sepoi. Tapi, istilahnya Seno Aji “badai tropika.”
“Dari 21 triliun, kita dipotong 7 triliun. Kapasitas fiskal tinggal 14 triliun,” ujarnya.
Di tengah badai ini, muncul satu keputusan yang ia tekankan berulang kali. “TKD boleh turun, tapi program Gratispol tidak boleh hilang,” tegasnya.
Karena itu, saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, prioritasnya langsung tertuju pada penjaminan UKT seluruh mahasiswa Kaltim semester 1–8. Dengan estimasi penerima mencapai 130 ribu – 140 ribu mahasiswa. Untuk itu, Pemprov menyiapkan anggaran Rp1,4 – 2 triliun.
“Program ini flagship. Tidak boleh hilang. Maka anggaran pertama yang kami sisihkan untuk APBD 2026 adalah anggaran Gratispol,” tegas Seno.
Setelah penjelasan panjang Wagub Seno Aji mengenai sejarah, desain, dan skala pembiayaan Gratispol, forum mulai bergerak ke dinamika kritik teknis dari para panelis lainnya.
Perwakilan Unmul menjadi pihak pertama yang menyambut program ini dengan apresiasi namun sekaligus mengingatkan keterlambatan pencairan UKT semester 1 telah menimbulkan efek berantai di tingkat kampus, terutama pada proses verifikasi PDDIKTI yang wajib selesai tepat waktu.
Dari sisi legislator, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menyampaikan DPRD tetap mendukung Gratispol sebagai program strategis daerah.
Namun ia menegaskan besarnya anggaran pendidikan tidak boleh membuat sektor penting lain terabaikan: mulai dari kurikulum, infrastruktur kampus, hingga kesiapan pendidikan menengah sebagai fondasi mahasiswa penerima manfaat.
“Sebab beasiswa bukan spending, tapi inventasi,” tutur Darlis.
Darlis juga mengingatkan DPRD ikut menanggung beban pengawasan fiskal, sehingga pengelolaan yang tidak rapi akan menimbulkan persoalan politik dan anggaran di kemudian hari.
Baru setelah serangkaian penyampaian tersebut, mikrofon berpindah kepada panelis terakhir: Buyung Marajo, Koordinator Pokja 30 Kaltim.
Badai Kritik dari Buyung Marajo
Jika forum siang itu diibaratkan sebagai meja pembedahan kebijakan, maka Buyung Marajo, Koordinator Pokja 30 Kaltim, datang membawa seluruh alat bedahnya lewat temuan yang berbasis data dan fakta.
Ia tidak berbicara dengan basa-basi, tidak berputar-putar dan tidak berusaha menyenangkan pihak manapun.
Justru, Buyung memulai dengan kalimat yang membuat seluruh peserta menegakkan badan.
“Banyak yang hari ini memilih bermanis-manis, saya tidak akan mengambil jalan itu,” ujarnya sebagai panelis terakhir setelah Seno Aji, Pengarah TP2G Zulkarnaen, akademisi, pihak kampus, hingga Legislator Kaltim yang telah lebih dulu memberi penyampaian.
Dari situ, kritiknya mengalir panjang, sistematis, dan sangat tajam. Ia membuka seluruh persoalan yang menurutnya “tertimbun” di bawah euforia Gratispol.
Buyung menilai, tidak pernah ada evaluasi menyeluruh terhadap peogram beasiswa Kaltim sejak era sebelumnya. Baik Beasiswa Kaltim Cemerlang (era Gubernur Awang Faroek) maupun Beasiswa Kaltim Tuntas (era Gubernur Isran Noor).
Menurutnya, puluhan ribu penerima, ratusan miliar rupiah dikeluarkan, tetapi tidak pernah ada laporan resmi yang menjelaskan dampak nyata.
Berapa mahasiswa yang benar-benar lulus tepat waktu? Berapa yang IPK-nya meningkat? Berapa yang bekerja setelah lulus? Apakah beasiswa menurunkan angka kemiskinan? Apakah kualitas SDM Kaltim benar-benar meningkat? Itulah rentetan pertanyaan bertubi-tubi yang ia lancarkan.
“Saya tidak pernah melihat evaluasi menyeluruh. Padahal program ini menghabiskan banyak anggaran,” sebutnya.
Menurutnya, Gratispol berpotensi mengulang masalah serupa jika tidak dievaluasi sejak awal.
Tak sampai di situ, Buyung juga menyoroti penggunaan mandatory spending atau alokasi minimal 20 persen APBD untuk pendidikan yang menurutnya sering memunculkan persepsi keliru seolah anggaran besar otomatis menghasilkan kemajuan.
Ia menegaskan realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Sebab dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, hanya beberapa kota yang listriknya teraliri penuh.
Pertanyaannya, bagaimana sekolah bisa menjalankan pembelajaran digital jika listrik saja tidak stabil? Bagaimana kampus dapat mengoperasikan sistem dasar akademik seperti server UKT, PDDIKTI, atau proses verifikasi data apabila infrastruktur paling elementer saja masih lemah?
“Kita bicara komputer, tapi listriknya di mana? Kita bicara data, tapi infrastrukturnya tidak mendukung. Anggaran bukan solusi kalau fondasinya tidak ada,” tuturnya.
Kaca Pembesar ke TP2G: Anggaran Besar, Bagaimana Kinerjanya?
Segmen ini menjadi bagian paling hening sekaligus paling tegang dalam diskusi. Buyung Marajo dari Pokja 30 membeberkan catatan terkait anggaran Tim Pelaksana Pendidikan Gratispol (TP2G) dan menyebut beberapa pos belanja “patut dipertanyakan” jika dilihat dari kebutuhan kerja riil di lapangan.
Ia membeberkan data operasional TP2G yang memicu banyak gumaman di ruangan.
Total anggaran operasional Rp2,3 miliar meliputi:
– Belanja peralatan IT: Rp412 juta untuk 5 unit PC, 1 laptop, dan 1 tablet
Biaya sosialisasi dan rapat: Rp1,16 miliar, meliputi:
– Perjalanan dinas dalam dan luar daerah: Rp456 juta
– Honor staf TP2G: Rp4 juta per bulan untuk 25 orang
Setelah membeberkan angka-angka itu, Buyung melontarkan pertanyaan yang membuat suasana mengeras namun tetap disambut tawa kecil.
“Kalau hanya ada lima PC dan satu laptop, sisanya ngapain?”
Ucapan itu bukan sekadar sindiran. Buyung menegaskan belanja teknologi dan operasional seharusnya berbanding lurus dengan efektivitas kerja. Jika anggaran besar tidak menghasilkan sistem yang bekerja dengan satu pintu, tidak sinkron, dan tidak responsif terhadap laporan mahasiswa, maka ada yang salah dalam desain maupun pengawasan anggaran.
Menurutnya, persoalan seperti pendaftaran yang masih ada kesalahan, verifikasi tidak sinkron, informasi yang simpang siur, hingga ketidakseragaman informasi antara Kesra, TP2G, dan Sekda adalah bukti TP2G belum bekerja pada level yang seharusnya, terutama untuk program sebesar dan sepenting Gratispol.
Celah Konflik Kepentingan di Pergub 24/2025
Ini adalah kritik yang tak kalah serius. Buyung membedah isi Pergub, terutama pasal tentang “kriteria khusus”.
Dalam salahsatu point dalam Pergub disebut mahasiswa dapat menerima Gratispol berdasarkan rekomendasi khusus dari:
1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
3. Pimpinan DPRD
4. Sekda
Buyung menilai pasal ini membuka celah penyimpangan. “Ini pintu masuk konflik kepentingan. Ini bisa menjadi proyek titipan. Kita tidak mau pengulangan kasus beasiswa yang dulu diambil oleh keluarga pejabat,” tuturnya.
Buyung langsung memberikan contoh. Pernah terjadi istri kepala daerah di Kaltim, menerima beasiswa tanpa indikator kemiskinan maupun prestasi yang jelas.
Tegas Buyung, norma ini harus dicabut, atau minimal, diawasi ketat.
Menurutnya, ada call center, ada feedback system, ada pengaduan mahasiswa. Tetapi tidak ada publikasi dari TP2G mengenai berapa pengaduan masuk? Masalah apa paling banyak? Berapa mahasiswa yang belum terdaftar?
Lagi-lagi Buyung melontarkan pernyataan berderet dihadapan seluruh hadirin.
“Sebelum Naik ke Rp1,4 Triliun, Evaluasi Total Dulu”
Menjelang akhir penyampaian, suasana rasanya belum mereda. Buyung Marajo dengan nada tegasnya, mengingatkan seluruh pihak persoalan Gratispol bukan hanya soal teknis pencairan melainkan soal tata kelola yang akan diuji lebih keras tahun depan.
Ia memaparkan fakta perbandingan yang membuat banyak peserta mengangguk pelan:
– Tahun ini penerima: 32.853 mahasiswa (per 17 November 9.563)
– Tahun depan: 130 ribu – 140 ribu mahasiswa
– Anggaran tahun ini: Rp206,9 miliar
– Anggaran tahun depan: Rp1,4 triliun (bahkan bisa naik hingga Rp2 triliun)
Dengan lonjakan skala sebesar itu, Buyung memperingatkan risiko kebocoran, salah sasaran, hingga kegagalan sistem akan meningkat 4–5 kali lipat jika tidak dibarengi perbaikan tata kelola.
Dengan nada yang masih konsisten tegas, ia menyampaikan permintaan sekaligus tekanan kepada Pemprov Kaltim.
“Sebelum Gratispol naik jadi Rp1,4 triliun, evaluasi total dulu. Benahi semua. Jangan hanya tambah anggaran, tambah masalah,” pintanya.
Pernyataan itu disusul kritik yang menohok tentang integritas aparat pengelola.
“Saya ingat di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim, 65 mahasiswa itu dipotong 7 juta per Beasiswanya. Itu siapa pelakunya? Pengurus Beasiswa,” kata Buyung saat menyoroti rekam jejak masalah di program beasiswa era terdahulu.
“Saya terbuka saja. Di TP2G ada nama yang dulu pernah bermasalah. Jangan ulangi sejarah beasiswa bermasalah. Banyak orang benar, kenapa harus ambil yang salah?” tanyanya dengan bingung.
Ucapan itu membuat ruangan kembali hening. Hening yang bukan karena ketidaksetujuan, melainkan karena kritik tersebut menyentuh titik paling sensitif, yakni kepercayaan publik terhadap pengelola anggaran pendidikan.
“Yang di Bawah Bicara, yang di Atas Harusnya Mengerti”
Kembali ke narasi awal Buyung saat membuka diskusi, satu kalimat yang layak untuk menutup rentetan badai kritiknya.
“Investasi terbaik adalah pendidikan, tapi tanpa evaluasi, investasi itu bisa berubah menjadi beban,” tandasnya.
Kalimat itu menegaskan posisi Buyung. Meski keras, Buyung menegaskan ia tidak menolak substansi program. Gratispol adalah program penting, namun tanpa pengawasan publik, integritas tim, dan evaluasi menyeluruh, program sebesar ini justru berpotensi merusak fondasi kepercayaan masyarakat terhadap bantuan pendidikan di Kaltim.
Ia juga sepakat pendidikan adalah investasi terbaik dan Gratispol bisa menjadi instrumen strategis untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kaltim asal dikelola dengan benar.
Di titik itulah, tagline diskusi “Yang di bawah bicara, yang di atas harusnya mengerti” menemukan maknanya.
Gratispol, dengan seluruh angka triliun dan puluhan ribu penerimanya, bukan sekadar cerita tentang anggaran yang digelontorkan dari atas, tetapi juga tentang suara-suara dari bawah yang menuntut transparansi, integritas, dan keberpihakan yang nyata. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor: Nur Alim
Beta feature
