Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah penyesuaian dalam program bantuan pendidikan Gratispol.
Kali ini dengan membatasi pemberian Living Cost atau bantuan biaya hidup hanya kepada kampus tertentu yang masih baru dan jumlah mahasiswanya terbatas.
Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, menegaskan bahwa saat ini bantuan berupa Living Cost hanya diberikan kepada mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kalimantan Timur.
Kampus ini dinilai masih dalam tahap pengembangan dan baru memiliki sekitar 70 mahasiswa aktif.
“Untuk sementara ini, Living Cost hanya kami berikan ke ISBI. Karena kampusnya masih baru dan jumlah mahasiswanya belum banyak,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur, pada Rabu, 2 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil agar program Gratispol tetap berkelanjutan dan tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Untuk perguruan tinggi lainnya, bantuan dari pemerintah provinsi hanya mencakup pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanpa tambahan biaya hidup.
“Gratispol ke depannya kita samakan. Hanya UKT yang ditanggung. Tidak ada lagi Living Cost untuk kampus-kampus lain,” tegasnya.
Bahkan untuk ISBI sendiri, Pemprov telah merancang batasan pemberian bantuan Living Cost.
Ketika jumlah mahasiswa ISBI meningkat dan melewati ambang batas tertentu, yaitu sekitar 200 orang, maka bantuan biaya hidup tersebut akan dihentikan dan kampus itu akan diperlakukan sama dengan perguruan tinggi lainnya di Kaltim.
“Begitu mahasiswa ISBI tembus di atas 200, Living Cost-nya akan kami hilangkan juga,” katanya.
Kebijakan ini disebutnya sebagai bentuk penyesuaian strategis agar dana bantuan pendidikan dari APBD Provinsi bisa menjangkau lebih banyak mahasiswa secara merata.
Dengan hanya menanggung UKT, pemerintah tetap memberikan akses kuliah gratis tanpa harus mengalokasikan anggaran besar untuk biaya hidup tiap mahasiswa.
Gratispol sendiri merupakan program andalan Pemprov Kaltim yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.
Tujuannya adalah memberikan pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan tinggi di wilayah provinsi ini, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Seiring dengan evaluasi tahunan, pemerintah terus memperbaiki tata kelola bantuan agar lebih tepat sasaran.
Selain memastikan legalitas perguruan tinggi (seperti dalam kasus Universitas Terbuka), Pemprov juga menyesuaikan komponen bantuan berdasarkan karakteristik kampus.
“Program ini kita jaga agar tetap efisien, adil, dan bisa menjangkau lebih luas. Kalau semua dikasih Living Cost, beban anggaran terlalu besar,” tambahnya.
Pemerintah mengutamakan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam mengelola Gratispol, apalagi dengan meningkatnya jumlah mahasiswa dan institusi penerima manfaat.
Skema pembiayaan yang lebih ramping memungkinkan program tetap berjalan dalam jangka panjang tanpa mengurangi inti tujuannya yaitu kuliah gratis untuk semua mahasiswa Kaltim di wilayahnya sendiri.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Pemprov Kaltim menginginkan kolaborasi aktif dari pihak kampus, termasuk penguatan peran institusi dalam mendukung kebutuhan dasar mahasiswa tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
