Samarinda, Infosatu.co – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan pentingnya peran pemerintah pusat dalam pemberantasan judi online.
Pernyataan ini disampaikan pada jumpa pers di Samarinda, Senin (2/12/2024), sebagai respons atas maraknya aktivitas judi online tersebut.
Menurutnya, deteksi dan penindakan judi online di daerah menghadapi hambatan besar tanpa dukungan data yang konkret dari lembaga pusat.
Ia menilai, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan perangkat teknologi di tingkat daerah membuat langkah-langkah pemberantasan tidak dapat dilakukan secara optimal.
“Kalau kami tidak mendapatkan data dari pusat atau lembaga seperti OJK, bagaimana kami bisa bertindak?. Tanpa data, semua hanya sebatas asumsi,” jelasnya.
Faisal menyebut bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat, termasuk dengan mempercepat akses data terkait transaksi mencurigakan yang dapat mengarah pada aktivitas judi online.
Ia mengharapkan adanya pendekatan yang lebih sistematis dan mendalam dari pihak pusat.
Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan bahwa tidak hanya masyarakat, tetapi juga potensi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam aktivitas judi online menjadi perhatian. Namun, ia menegaskan bahwa tuduhan tanpa bukti konkret tidak akan dilakukan.
“Jika pusat memiliki data, seperti alur transfer dana mencurigakan, sampaikan kepada kami. Dengan bukti tersebut, kami siap bertindak. Tanpa itu, kami tidak bisa berasumsi,” tambah Faisal.
Ia juga menyoroti bahwa tanpa sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, pemberantasan judi online hanya akan menjadi wacana.
Faisal berharap pemerintah pusat tidak sekadar memberikan imbauan, tetapi juga menyediakan perangkat teknis dan data pendukung yang dapat memperkuat penegakan hukum di daerah.
Faisal menganggap isu judi online merupakan ancaman serius yang memerlukan kerja kolektif lintas sektor.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab utama ada di tangan pemerintah pusat, yang memiliki kewenangan lebih besar untuk mengakses dan mengolah data strategis.
“Daerah hanya bisa bergerak jika pusat memberikan data. Jika itu terjadi, kami akan langsung mengambil langkah tegas. Ini tentang integritas pemerintah dan perlindungan masyarakat,” pungkasnya.
