Samarinda, infosatu.co – Efek domino dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai dirasakan pelaku usaha lokal di Kalimantan Timur.
Hotel-hotel kecil dan non-bintang menjadi korban utama penurunan okupansi, seiring minimnya kegiatan pemerintah di luar gedung milik instansi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan bahwa pemerintah kini telah membuka kembali peluang kegiatan pemerintahan di hotel.
Arahan ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai respons atas keluhan pelaku usaha di sektor perhotelan.
“Sudah ada arahan dari Kemendagri, jadi kegiatan-kegiatan pemerintah sudah diperbolehkan kembali dilakukan di hotel,” katanya.
“Arahan ini muncul karena efisiensi yang dilakukan sebelumnya ternyata berdampak negatif terhadap okupansi hotel,” kata Sarkowi, Selasa, 10 Juni 2025.
Menurutnya, kebijakan efisiensi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan banyak agenda pemerintahan dialihkan ke ruang kantor atau balai milik pemerintah.
Imbasnya, hotel kecil yang selama ini mengandalkan kegiatan seperti pelatihan, rapat, atau sosialisasi dari instansi pemerintah, mengalami penurunan pendapatan signifikan.
Ia menilai saat ini momentum tepat bagi pelaku usaha perhotelan untuk bangkit.
Namun, diperlukan komunikasi aktif dan strategi pemasaran dari hotel lokal kepada instansi pemerintah sebagai klien utama mereka.
“Hotel-hotel ini harus punya strategi pemasaran. Jangan sampai hanya hotel besar yang mendapat kegiatan. Harus ada komunikasi dan pendekatan dari pihak hotel ke instansi, supaya bisa terjadi penyesuaian,” ujarnya.
Sarkowi menambahkan bahwa ketimpangan ini berpotensi memperbesar dominasi hotel berbintang dalam menyerap kegiatan instansi.
Padahal, menurutnya, kegiatan berskala kecil seperti rapat bidang atau pelatihan staf seharusnya bisa digelar di hotel-hotel lokal sebagai bentuk pemerataan ekonomi.
“Untuk hotel besar tidak terlalu terasa dampaknya, tapi hotel kecil cukup berat. Harus ada komunikasi yang dibangun, karena kalau tidak, yang terjadi adalah dominasi hotel besar,” jelasnya.
Ia berharap instansi pemerintah juga lebih peka dan berani memberikan peluang bagi hotel lokal untuk terlibat.
Keputusan ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga bentuk keberpihakan terhadap pelaku ekonomi lokal.
“Kita dorong agar pelaku usaha hotel lokal tidak tertinggal. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keadilan akses ekonomi dan keberpihakan pada pelaku usaha lokal,” pungkas Sarkowi.
