Samarinda, infosatu.co — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengantisipasi dampak dari tren penurunan sektor pertambangan, khususnya batu bara, yang menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.
Salah satu langkah strategis yang dikedepankan adalah mempercepat hilirisasi tambang dan diversifikasi ekspor, serta mempersiapkan transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif ke arah ekonomi hijau dan biru.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, pada Kamis, 24 Juli 2025.
Menurutnya, tren penurunan permintaan batu bara secara global menimbulkan tantangan besar bagi perekonomian Kalimantan Timur, mengingat sekitar 80 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim masih sangat bergantung pada sektor tambang.
Karena itu, kata dia, pemerintah daerah harus menyiapkan strategi jangka pendek dan panjang untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.
“Kemarin kita sempat menghadiri pertemuan dengan ABBI (Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia). Memang tren global untuk batu bara sedang turun. Tapi kita sepakat harus mencari solusi di sisi hulu dan hilirnya. Di hulu, kita perlu memperluas pasar ekspor ke negara-negara lain di luar Tiongkok dan India, seperti Vietnam, Timur Tengah, dan Pakistan,” ungkapnya.
Arief menambahkan, selain perluasan pasar, hilirisasi tambang menjadi prioritas penting untuk menaikkan nilai tambah komoditas.
Dengan pengolahan batu bara dalam negeri, Kaltim bisa mengurangi ketergantungan terhadap harga pasar global dan memperkuat daya saing industri lokal.
“Hilirisasi ini akan meningkatkan nilai ekonomi dari batu bara kita. Jadi harga bisa naik, perusahaan juga lebih efisien. Kita harus mulai mengembangkan produk turunan seperti briket, pupuk dari batubara, bahkan gasifikasi batu bara,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, lanjutnya, Pemprov Kaltim bersama Gubernur Rudy Mas’ud telah menyepakati arah transformasi ekonomi ke sektor-sektor non-ekstraktif.
Transformasi ini dinilai mendesak agar Kalimantan Timur tidak terjebak dalam stagnasi ekonomi ketika cadangan batu bara habis.
“Kita tidak boleh terlena. Transformasi ke sektor pertanian dalam arti luas dan maritim harus segera dimulai. Ekonomi hijau dan ekonomi biru harus jadi masa depan Kaltim,” tegasnya.
Transformasi ini juga sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan energi terbarukan akan menjadi tumpuan baru dalam pembangunan jangka panjang daerah.
Sebagai bentuk awal dari arah kebijakan ini, Arief menyebut sudah ada sejumlah komoditas dari Kaltim yang berhasil masuk pasar ekspor, seperti pisang gerecek dari Kutai Timur, kelapa, dan kakao.
Hal ini menunjukkan bahwa Kaltim punya potensi besar untuk keluar dari ketergantungan pada tambang, jika mendapat dukungan yang tepat dari semua pemangku kepentingan.
“Kita sudah lihat beberapa hasil. Tinggal bagaimana pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat bekerja sama mendorong sektor-sektor ini agar tumbuh signifikan. Ini bukan sekadar wacana. Tapi agenda nyata untuk keberlanjutan ekonomi kita,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam proses transformasi ini.
Meski sektor tambang masih menjadi andalan, Pemprov Kaltim ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan.
“Batubara tetap ada, tapi harus ramah lingkungan. Kita harus kelola sumber daya alam dengan bijak, jangan sampai merusak ekosistem yang akan ditinggalkan ke generasi mendatang,” tuturnya.
Dengan berbagai strategi ini, Pemprov Kaltim berharap mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah, menghindari lonjakan angka pengangguran, serta menciptakan model pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
