Samarinda, infosatu.co – Banjir yang kerap melanda lahan pertanian di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi tantangan utama dalam mewujudkan mencapai Kaltim mandiri swasembada pangan.
Pemerintah Provinsi Kaltim berupaya keras mengatasi permasalahan genangan air yang berulang sehingga menyebabkan gagal panen dan menurunkan produktivitas sawah dengan berbagai langkah mitigasi yang melibatkan lintas instansi.
Hal ini yang disampaikan oleh Direktur Perbenihan Hortikultura Kaltim sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan, Inti Pertiwi, pada Kamis, 15 Mei 2025 di Gedung Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Banjir menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi produksi gabah di wilayah Samarinda, Kutai Kartanegara, dan sekitarnya.
“Banjir tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga menunda waktu tanam ulang sehingga produktivitas menurun,” ujarnya.
Data Dinas Pertanian Kaltim menunjukkan dalam dua musim terakhir, banjir menyebabkan kerugian hingga 20% dari hasil panen di lahan sawah yang tergenang.
Kerugian tersebut berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pangan regional.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kaltim telah memperkuat sinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Wilayah Sungai (BWS) dalam melakukan berbagai upaya mitigasi banjir.
“Kami bekerja bersama-sama untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh petani, penanganan kondisi lokasi yang rawan banjir dengan solusi yang permanen,” katanya.
“Nah contohnya melakukan pengerukan sedimentasi sungai, perbaikan tanggul, dan normalisasi saluran air agar aliran air bisa lancar dan mengurangi genangan,” jelas Inti.
Inti menjelaskan semua stakeholder yang terkait harus bersinergi bersama untuk mencapai swasembada pangan di Kaltim sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Ditambah dengan adanya MoU (Memorandum of Understanding) antar dinas terkait.
“Dinas Pertanian juga ada membahas asuransi pertanian, karena kita prihatin dengan kondisi petani yang sudah semangat menanam malah lahannya tergerus banjir,” katanya.
“Makanya kami mengupayakan adanya asuransi pertanian, yang nantinya ada penggantian bagi petani kalau memang terbukti gagal panen karena bencana alam,” ungkapnya.
“Nah kita juga mengupayakan juga ini sekarang di Kaltim dengan sosialisasi, karena di Jawa itu sudah banyak yang daftar. Tujuan asuransi ini kan agar petani merasa terlindungi oleh pemerintah,” sambungnya.
Namun, tantangan di lapangan masih cukup kompleks, terutama karena sebagian besar lahan sawah terletak di daerah yang rawan banjir dan drainase yang belum optimal.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, juga menekankan pentingnya koordinasi yang rutin dan intensif untuk memastikan langkah mitigasi berjalan efektif.
“Setiap minggu kami ada rapat evaluasi terkait progres mitigasi banjir serta memantau kesiapan lahan sawah baru agar produktivitas pangan tidak terganggu,” ujarnya.
“Langkah mitigasi yang kita lakukan ini perlu penanganan yang permanen dan sinergi dari semua pihak, termasuk pemerintah kota, TNI, dan masyarakat petani,” tambahnya.
Hal ini diharapkan dapat memitigasi risiko kerusakan sawah akibat banjir sekaligus menjaga kontinuitas produksi pangan.
Dengan mitigasi banjir yang terpadu, Pemerintah Provinsi Kaltim optimistis target swasembada pangan dapat tercapai, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
