Bontang, infosatu.co – Penangkapan oknum aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat kasus narkoba kembali terjadi di Kota Bontang.
Diketahui dari total 43 PNS yang dites urine oleh BNNK Bontang, 2 ASN Disdamkartan Bontang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu usai melakukan tes urine.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang masih sangat lemah dalam hal pengawasan dan pembinaan bagi ASN.
Politikus Gerindra tersebut melontarkan itu lantaran menurutnya dengan adanya kasus serupa terjadi kembali menandakan tidak adanya efek jera bagi ASN yang nekat menggunakan narkoba.
Dengan demikian ia berharap agar Wali Kota Bontang Basri Rase sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan Pemkot Bontang dapat memberikan peringatan soal kedaruratan narkoba.
“Kalau pembinaan misalnya ada fasilitasi pemkot untuk memberikan siraman rohani keagamaan. Itu pentinglah agar para pengguna bisa bertaubat,” ungkapnya melalui sambungan telepon, Rabu (16/5/2023).
Ia juga berharap agar ada tindak tegas Pemkot Bontang dengan meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan pengawasan secara rutin khususnya di lingkup organisasi perangkat (OPD) yang dinilai rawan kasus narkoba.
“Misalnya buat tes secara berkala. Mulai dari setiap bulan, per tiga bulan atau per enam bulan,” terangnya.
Agus Haris pun yakin dengan adanya pengawasan itu dan sinergi dari semua pihak, maka dapat mengurangi atau memutuskan rantai peredaran hingga mendeteksi semua penyalahguna narkoba.
“Rutinkan saja itu tes urine. Itu untuk memastikan ASN bersih dari narkoba,” tandasnya.
