Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memproyeksikan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dari sekitar Rp20,5 triliun menjadi Rp18,5 triliun.
Penurunan ini masih bersifat sementara dan merupakan skenario terburuk berdasarkan evaluasi fiskal awal, belum masuk ke struktur anggaran resmi.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 di Gedung Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa, 5 Mei 2025.
Ia menyebutkan bahwa fluktuasi pendapatan daerah sangat mungkin terjadi, dan proyeksi ini akan terus dikaji ulang hingga penetapan resmi anggaran.
“Yang kemarin Rp20,5 triliun, terus proyeksi 2026 Rp18,5 triliun. Jadi ada penurunan sedikit. Yang namanya proyeksi itu nanti kita lihat saja. Belum final, cuma proyeksi kita kemungkinan terburuk Rp18,5 triliun,” ujar Seno Aji, kepada awak media.
Menurutnya, penurunan ini harus direspons dengan penyesuaian dalam tata kelola keuangan, khususnya terkait skema bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Seno Aji, menegaskan bahwa kebutuhan strategis tingkat provinsi tetap menjadi prioritas utama dalam struktur belanja.
“Secara tata kelola keuangannya itu uang provinsi untuk provinsi. Adapun sisa nanti kita berikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Artinya itu tata kelola keuangan yang benar,” ungkap Seno Aji, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim itu..
Pada forum Musrenbang kemarin, Pemprov Kaltim menerima berbagai aspirasi pembangunan dari 10 kabupaten/kota. Menariknya, ada beberapa daerah yang menyampaikan usulan dengan jumlah yang relatif kecil. Menurut Seno Aji, kondisi tersebut akan sangat membantu dalam menyusun anggaran yang lebih efisien di tengah situasi fiskal yang menantang.
“Kalau aspirasinya sedikit ya alhamdulillah, karena kebutuhan provinsi kan besar. Artinya dana provinsi untuk membiayai kebutuhan provinsi terlebih dahulu,” ucap Wagub Kaltim Seno Aji.
Menurutnya, kebijakan penyesuaian skema bantuan ke daerah ini dinilai sebagai langkah realistis dan terukur dalam menghadapi potensi penurunan penerimaan daerah. Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, efisiensi belanja menjadi keniscayaan.
Selain itu, Pemprov Kaltim berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat memahami kondisi ini dan ikut menjaga keseimbangan fiskal melalui perencanaan program pembangunan yang rasional dan proporsional.
Dengan sikap kehati-hatian dan prioritas yang terukur, Pemprov Kaltim menargetkan agar APBD tetap mampu mendanai program strategis daerah, meskipun dalam situasi fiskal yang lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. (ADV/DiskominfoKaltim)
Editor : Nur Alim
