Samarinda, Infosatu.co – Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti perjuangan bantuan keuangan (bankeu) untuk Kota Samarinda di tengah teka-teki realisasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Sorotan tersebut tidak hanya diarahkan kepada Pemprov Kaltim, tetapi juga kepada anggota DPRD Kaltim yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Samarinda. Andi Harun mengaku tengah menelusuri anggota dewan yang disebutnya mengalokasikan bankeu ke luar Kota Samarinda.
Andi Harun sebelumnya mengaku mempertanyakan kondisi alokasi bankeu Samarinda dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan kepala daerah se-Kaltim pada Senin, 3 Agustus 2026.
Saat itu, ia menyebut realisasi bankeu untuk Samarinda masih berada di angka 0 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang menurutnya perlu segera mendapat perhatian.
“Saya kemarin rakor di Kantor Gubernur. Saya diskusi sama Gubernur bersama sembilan kepala daerah lain. Saya termasuk yang paling kritis. Kenapa? Saya tiba-tiba melihat bankeu masih 0 persen,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dibandingkan dengan daerah lain. Ia menyebut realisasi dana bagi hasil (DBH) Samarinda saat itu berada di sekitar 35 persen, sementara Balikpapan telah mencapai 53 persen.
Meski mengkritisi persoalan anggaran, Andi Harun menegaskan sikap tersebut tidak berarti dirinya berseberangan dengan Gubernur Kaltim.
“Saya tidak bisa diam kalau seperti ini. Tapi jangan dipahami bahwa saya selalu berbeda haluan dengan Pak Gubernur, enggak. Saya hanya konsisten pada jalur pemerintahan,” katanya.
Andi Harun kemudian menyebut Pemprov Kaltim merespons persoalan bankeu tersebut. Ia mengatakan sehari setelah pembahasan, Samarinda mendapatkan transfer bankeu sebesar Rp77 miliar.
“Saya bersyukur, alhamdulillah Pak Gubernur itu responsif. Besoknya langsung masuk transfer Rp77 miliar bankeu untuk Kota Samarinda,” ujarnya.
Namun, ia mengatakan masih akan mengecek perkembangan DBH Samarinda yang menurutnya belum mencapai tingkat yang diharapkan.
Di tengah persoalan tersebut, Andi Harun kemudian menyoroti peran anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda. Ia mengaku sedang menelusuri apakah terdapat wakil rakyat asal Samarinda yang justru mengarahkan bankeu ke wilayah di luar Kota Tepian.
Menurutnya, anggota DPRD Kaltim yang memperoleh suara dari masyarakat Samarinda seharusnya ikut memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya.
“Saya lagi teliti siapa anggota-anggota DPRD dari provinsi, wakil Samarinda, yang menjatuhkan bankeunya bukan di Kota Samarinda. Itu layak disebut pengkhianat rakyat Samarinda,” tegasnya.
Andi Harun mengatakan hasil penelusuran tersebut nantinya akan disampaikan kepada publik melalui media.
“Dan nanti akan saya bagikan kepada media. Inilah wajah anggota-anggota DPRD provinsi kita yang dipilih oleh rakyat Samarinda, tapi bantuan keuangannya dilarikan di luar Kota Samarinda,” katanya.
Ia bahkan mempersilakan pihak yang merasa keberatan untuk merespons pernyataannya tersebut.
Andi Harun menegaskan dirinya tidak akan ragu menyuarakan kepentingan Samarinda ketika menyangkut alokasi anggaran daerah. Menurutnya, persoalan tersebut berbeda dengan kepentingan politik yang tidak ingin dicampurkannya dengan urusan pemerintahan.
“Ketika menyangkut bankeu, DBH, saya harus bersuara. Kalau saya enggak bersuara, siapa yang mewakili Samarinda yang bersuara?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda agar tidak mengabaikan mandat masyarakat yang telah memilih mereka.
“Sekali lagi teman-teman DPRD Kaltim yang berasal dari Samarinda, jangan pernah sekali-kali mengkhianati kepercayaan rakyat Samarinda,” pungkasnya.
