Samarinda, infosatu.co – Ketua Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas (BP BKT) Iman Hidayat menyayangkan pengurangan alokasi anggaran BKT tahun 2024.
Bila dibandingkan dengan tahun lalu, nominal anggaran untuk program ini mengalami penurunan signifikan, yakni dari Rp500 miliar menjadi Rp200 miliar.
Dengan kondisi tersebut, pihak BP BKT menyatakan bahwa permasalahan anak putus sekolah belum dapat ditangani secara keseluruhan. Dampaknya, program percepatan penyelesaian problematika itu akan berjalan lebih lambat.
“Angka putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, totalnya itu ada sekitar 26.000 anak. Nanti dilihat berapa banyak yang mendaftar, tapi target kita adalah 20.000,” kata Iman usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Selasa (19/3/2024).
Pihak BP BKT meminta agar alokasi anggaran program tersebut minimal disamakan seperti tahun 2023.
“Ya kami berharap anggarannya bisa disamakan dengan tahun lalu. Kebijakan anggaran ada di tingkat pemerintah kami berharap akan tercover seluruhnya seperti tahun lalu,” kata Iman.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati yang turut hadir dalam RDP menegaskan bahwa anggaran program BKT tidak dikurangi.
Namun, harus menyesuaikan hasil pendaftaran akhir calon penerima hingga rampung pengumuman. Jika ternyata ramai pendaftar, maka jumlah anggaran akan diperhitungkan kembali.
“Sekarang akumulasi pendaftaran sudah 4 ribu, masih ada waktu untuk penambahan. Dana anggaran murni sekarang sekitar Rp200 miliar,” kata Puji.
“Kita masih perlu memikirkan kebutuhan masyarakat yang lain. Kalau dikeluarkan anggaran yang besar, kebutuhan masyarakat tidak hanya beasiswa,” lanjutnya.
Program BKT 2024 berusaha memberikan prioritas kepada siswa yang memiliki nilai Indeks Prestasi Tinggi.
Harapannya dapat meningkatkan semangat belajar dan mendapat pendidikan yang baik. Selanjutnya, fokus pada upaya menuntaskan permasalahan kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas.
Pada tahun 2024, BP BKT membuat pemetaan wilayah. Kemudian, sosialisasi terkait beasiswa diintensifkan di daerah yang tercatat miskin.
“Miskin juga harus mau sekolah, kalo miskin dan tidak mau sekolah maka sulit untuk maju,” pungkas Puji.
Terakhir, ia berharap pihak orang tua dapat memacu putra putrinya untuk belajar. Karena belajar merupakan jendela untuk membuka dan memberantas kemiskinan.
“Jika tingkat kemiskinan rendah, angka harapan hidup tinggi, ekonomi menguat, kesejahteraan membaik, dan pendidikan membaik, maka baesiswa akan berkurang tidak semua bergantung pada beasiswa,” kata Puji.
