Samarinda, infosatu.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan menyoroti ketimpangan dari kebijakan pendidikan.
Agusriansyah memandang bahwa kebijakan pendidikan yang saat ini diterapkan di wilayahnya, masih belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
Ia secara khusus menyoroti keberadaan sekolah unggulan yang menurutnya berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di kalangan peserta didik.
Pandangan tersebut mengemuka dalam forum dialog terbuka yang digelar bersama Pergerakan Mahasiswa Kaliorang Kutai Timur (PMKKT) di ruang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim, pada Senin, 7 Juli 2025.
Agusriansyah menyampaikan keprihatinannya terhadap arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia di daerah.
“Saya usulkan dari awal mereka tidak perlu sekolah unggulan. Intinya di sini dibikinkan asrama, makanan terjamin, bergizi, sarana prasarana yang dibutuhkan sama seperti sekolah unggulan,” katanya.
“Harapan saya seperti itu, biar tidak ada kesenjangan pendidikan,” ujar politisi dari Fraksi PKS itu.
Agusriansyah memandang bahwa persoalan pendidikan tidak berhenti pada sebaran fasilitas atau kualitas pengajar semata, melainkan menyangkut keberpihakan dalam desain kebijakan sejak awal.
Menurutnya, membentuk sekolah unggulan tanpa menyamaratakan standar mutu bagi semua satuan pendidikan justru akan mempertegas garis pemisah antara siswa dari keluarga mampu dan yang kurang beruntung.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menjadikan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan pendidikan.
“Waktu pertemuan saya sampaikan, saya sangat tidak merekomendasikan dasar utama isu kebijakan politik
karena itu bisa berjangka lima tahun,” ujar Agusriansyah.
“Itu kan berawal dari isu politik juga! Makanya jangan dijadikan isu politik sebagai dasar utama. Dasar utama kita adalah keadilan, pemerataan, keberlanjutan, baru disusul dengan kebijakan politik,” sambungnya menegaskan.
Bagi Agusriansyah, pendidikan tidak semestinya dijadikan alat legitimasi kekuasaan atau panggung pencitraan semata. Ia meyakini pendidikan adalah alat pembebasan yang semestinya mampu membuka ruang kesetaraan bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang berasal dari pelosok dan kawasan marginal.
Dalam konteks itulah, ia mendorong adanya sistem pendidikan yang menghapus batas-batas kelas sosial dan lebih berpihak pada keberagaman latar belakang peserta didik.
Selain mengulas soal pendidikan, Agusriansyah juga menyinggung urgensi keterlibatan generasi muda dalam pembangunan politik. Ia memetakan lanskap politik dalam dua ranah utama yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik.
Dalam pembagian tersebut, peran mahasiswa, pelajar, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil berada dalam wilayah infrastruktur politik yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan kesadaran publik.
“Kita membicarakan politik ada dua yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Suprastruktur politik itu salah satunya adalah mereka, ada mahasiswa, pelajar, wartawan, LSM. Mari kita sama-sama harus ada gerakan edukasi politik,” tandasnya.
Ia menilai bahwa edukasi politik yang bersumber dari basis masyarakat menjadi penopang utama lahirnya kebijakan yang relevan dan partisipatif.
Oleh sebab itu, keterlibatan pemuda dalam politik bukan sekadar simbol, tetapi merupakan keharusan dalam upaya membangun demokrasi yang sehat.
Dengan demikian, Agusriansyah mengajak semua pihak, baik pembuat kebijakan, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memandang pendidikan dan politik sebagai dua pilar utama yang saling menguatkan.
Ia menegaskan bahwa keadilan pendidikan dan kesadaran politik tidak bisa dibangun secara terpisah. Keduanya harus berjalan beriringan, didorong oleh keberanian untuk mengoreksi arah, dan dibentuk atas dasar kepentingan jangka panjang masyarakat luas, bukan kepentingan kekuasaan semata.
