Kukar,infosatu.co – Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Hery Rusnadi mengatakan bahwa penyelesaian kontroversi proyek sodetan drainase di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda menjadi perhatian sejumlah pihak.
Mediasi pun dilakukan untuk mencari solusi terbaik atas penolakan warga Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap pekerjaan sodetan tersebut.
Seperti diketahui, proyek sodetan drainase itu dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pekerjaan fisik itu diklaim memicu banjir di Dusun Manunggal Desa Loa Janan Ulu, Kukar. Warga menuntut proyek sodetan dihentikan.
Menurut Hery Rusnadi, kontroversi itu dapat diselesaikan dengan melibatkan sejumlah pihak. Terutama melalui kerja sama para pihak terkait antardaerah, yakni Kabupaten Kukar, Kota Samarinda, dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Penting bagi pihak terkait di kedua wilayah untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil serta berkelanjutan,” ujar Hery Rusnadi.
Duduk bersama ini, kata Hery, dapat menghasilkan keputusan yang adil dan memuaskan untuk kedua belah pihak.
P”Kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik, sudah ada koordinasi dengan pihak terkait, baik Pemerintah Kota Samarinda maupun pihak Provinsi Kaltim,” sambungnya.
Ia berharap, pertemuan antarpihak dapat diagendakan dalam waktu dekat. Tujuannya membuka ruang dialog yang konstruktif dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kukar, juga Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memberikan solusi atas persoalan tersebut.
Sementara itu, warga Desa Loa Janan Ulu yang khawatir terhadap potensi banjir sebagai dampak dari proyek sodetan berharap agar tunutannya diakomodasi dengan serius.
“Kami berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi kami untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ahmad salah seorang warga Desa Loa Janan Ulu.
Kontroversi proyek sodetan itu juga menjadi perhatian kalangan DPRD Kukar. Dalam hal ini, anggota legislatif yang berperan sebagai mediator juga menegaskan pentingnya menemukan solusi yang tepat.
“Kami akan berperan aktif untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam dialog yang produktif dan membuahkan hasil yang baik bagi masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Kukar Yohanes Badulele Dasilva. (Adv)
