Samarinda, infosatu.co – Sistem pembayaran parkir nontunai masih belum maskimal lantaran sebagian kalangan masyarakat tidak memahami bagaimana menggunakan sistem tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi l DPRD Samarinda Joha Fajal pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memilih mana saja lokasi yang memungkinkan untuk menggunakan sistem pembayaran parkir secara tunai.
“Itulah yang menjadi tugas Dishub Samarinda melihat yang mana saja tempat yang memungkinkan menggunakan nontunai dengan yang tunai,” ungkapnya di DPRD Samarinda, Selasa (4/7/2023).
Menurut Joha, dengan langkah penerapan pembayaran parkir menggunakan elektronik dan nontunai memang menimbulkan pro dan kontra. Baginya kondisi tersebut dinilai merupakan hal yang wajar lantaran terbiasa dengan pembayaran secara tunai.
“Harapannya, ke depan proses itu dapat berjalan lancar,” tuturnya.
Selain itu juga pembayaran parkir nontunai dilakukan untuk mencegah keberadaan parkir liar maupun jukir yang nakal. Namun untuk pembayaran parkir secara nontunai tetap diberikan karcis parkir yang sama dengan pembayaran parkir tunai.
“Karena karcis parkir adalah bukti pembayaran yang sah dan resmi,” jelasnya.
Tidak hanya itu, pembayaran parkir nontunai dengan barcode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda.
“Harapannya dengan parkir nontunai ini nanti ke depan bisa terus naik lagi untuk PAD kita,” pungkasnya.
