Samarinda, infosatu.co – Pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah turut berpartisipasi dalam uji publik yang diadakan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Acara tersebut dilaksanakan di Ballroom Hotel Santika, Jakarta, Sabtu (10/6/2023).
Ketua Pansus PKD Nidya Listiyono mengungkapkan tujuan utama dari uji publik ini adalah untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai pihak, baik yang hadir secara langsung maupun melalui daring, guna memperbaiki rancangan draf raperda tersebut.
“Uji publik juga menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan memberikan pandangan mereka terkait pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Nidya, Sabtu (17/6/2023).
Diharapkan melalui uji publik ini, semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi dalam penyempurnaan raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap semua berpartisipasi positif dan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur,” harapnya.
Acara dimulai dengan pemaparan dan diskusi yang dipandu oleh Nidya Listiyono, Ketua Pansus PKD, serta narasumber-narasumber terkait. Narasumber yang hadir antara lain Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Rooy John Salamony, Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Makmur Marbun dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Fahmi Prima Laksana.
Selain itu, juga terlihat hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati, Kabiro Hukum Suparmi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim Fitriansyah, serta pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD kabupaten/kota, perwakilan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten/kota dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Uji publik ini dimulai dengan laporan dari panitia yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kaltim Hj Norhayati US. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun.
Diskusi dalam uji publik ini berlangsung dengan serius dan penuh antusiasme. Narasumber-narasumber yang hadir memberikan pandangan dan masukan yang beragam terkait pengelolaan keuangan daerah. Mereka membahas berbagai aspek, mulai dari prosedur pengelolaan anggaran, akuntabilitas keuangan, hingga perencanaan dan pengawasan keuangan daerah.
