Samarinda, infosatu.co – Rencana pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai tidak terealisasikan lantaran adanya gugatan yang diajukan terkait dengan kepemilikan lahan ke Pengadilan Negeri Bontang.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyampaikan kekecewaannya sebab terjadi penundaan rencana pembangunan tersebut.
Ia menilai Pemerintah Kota Bontang kurang mengamati atau kurang melakukan pengawasan terhadap aset yang dimiliki daerah. Akibatnya pun berdampak kepada pembangunan infrastruktur.
“Tentunya sangat disayangkan bahwa tanah milik Pemkot Bontang tidak terdata dengan baik,” ungkapnya di Kota Samarinda, Sabtu (27/5/2023).
Politikus Gerinda itu pun meminta agar Pemerintah Kota Bontang dan pemilik lahan segera melakukan pertemuan untuk menangani persoalan tersebut.
Sebab Agus Haris menilai bahwa kantor kelurahan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam sebuah pelayanan bagi masyarakat.
“Karena jangan sampai masalah ini bisa menganggu pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menyebut bahwa Pemerintah Kota Bontang sudah melakukan tahapan perencanaan sebelum proses gugatan dimulai. Ini berarti bahwa ketika melalui proses perencanaan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pembangunan.
Bahkan anggaran perencanaan sebesar minimal Rp200 juta telah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Jika sudah melalui tahapan perencanaan, namun ternyata ada gugatan, berarti pemerintah tidak siap. Mengapa berani merencanakan jika tidak mengetahui status kepemilikan lahan secara jelas? Jika ragu, mengapa direncanakan,” terangnya.
Sementara itu, dari pihak penggugat pun tidak melakukan penyegelan terhadap lahan yang bersangkutan. Tahapan pelelangan untuk pembangunan juga belum dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa tidak ada kerugian yang timbul terkait rencana pembangunan ini. Ia berharap agar permasalahan ini segera diselesaikan dalam waktu dekat.
“Kami berharap agar proses peradilan berjalan lancar. Hasilnya nantinya juga dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat,” pungkasnya.
