Bontang, infosatu.co – Peraturan Walikota (Perwali) tahun 2022 tentang Tarif Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang dinilai sudah terlalu lama. Sehingga, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang merevisi ulang terkait aturan tersebut.
“Sudah10 tahun Perwali itu, memang perlu perubahan,” ungkapnya beberapa waktu yang lalu di Gedung Sekretariat Dewan.
Terlebih kata Rustam, kini status RSUD Bontang naik level dari type C menjadi B. Tidak hanya itu pelayanan Poli juga semakin bertambah dari 10 poli pelayanan menjadi 23 pelayanan. Akan tetapi, tarifnya belum diatur dalam Perwali.
“Untuk itu DPRD meminta agar dikaji ulang Perwali itu. Karena ternyata itu semua diatur dalam Perwali, baik soal harga-harga, biaya rawat inap, obat dan segala macam. Itu seiring waktu kan harganya naik. Jadi perlu lah perbaruan,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Taman Husada Suhardi menjelaskan, ada 13 pelayanan baru yang telah dibuatkan tarif barunya. Sementara, untuk 10 pelayanan lama yang tertera di dalam Perwali tahun 2012 itu tidak ada kenaikan tarif. Sehingga totalnya menjadi 23 pelayanan
“Ada 13 pelayanan yang kami buat tarif baru. Contoh bagian jantung ada pelayanan pasang ring, sebelumnya tidak ada itu pelayanannya. Tapi karena sekarang sudah ada jadi kita buat tarif baru. Kemudian untuk Poli Klinik Psikiatri, sekarang ada tindakan wawancana psikiatri, ya kita kasih tarif,” terangnya.
Suhardi mengatakan, pembuatan tarik baru itu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 85 tahun 2015, yang mana menerangkan seorang kepala rumah sakit membuat tarif sementara, sembari menunggu Perwali yang baru diterbitkan.
“Itu kan Perwali Nomor 10 tahun 2012 waktu RSUD masih tipe C, sudah 10 tahun belum diubah dan sekarang RSUD sudah type B. Jadi perlu pembaharuan Perwali soal kenaikan tarif ini,” pungkasnya.
