Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengajukan keberatan terhadap kebijakan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan daerah hingga Rp209 miliar atau sekitar 26,24 persen dari target awal.
Protes disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Dampak penyesuaian tersebut, kata Andi Harun cukup besar terhadap kondisi fiskal daerah, terlebih kebijakan dilakukan ketika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 telah disepakati bersama DPRD dan sejumlah kegiatan pemerintah sudah berjalan.
Dari total potensi pengurangan tersebut, lebih dari Rp70 miliar berasal dari alokasi opsen, sedangkan sekitar Rp139 miliar lainnya dari bagi hasil pajak.
Menurut Andi Harun, persoalan ini tidak sekadar menyangkut perubahan proyeksi pendapatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kewajiban pembayaran yang harus ditanggung pemerintah kota pada tahun anggaran berikutnya.
Pasalnya, sejumlah kegiatan yang telah berjalan memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga. Jika alokasi penerimaan tersebut berkurang, Pemkot Samarinda berpotensi menanggung beban kewajiban yang diperkirakan mencapai Rp209 miliar pada APBD 2027.
“Dampak langsungnya di lapangan adalah sejumlah kegiatan yang masuk dalam perencanaan pembayaran Rp209 miliar itu akhirnya tidak bisa kita bayarkan. Sementara itu adalah kewajiban yang mengikat bagi pemerintah kota,” ujar Andi Harun, Kamis 12 November 2026.
Atas kondisi tersebut, Pemkot Samarinda telah menyampaikan surat keberatan sekaligus permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim. Pemerintah kota meminta kebijakan tersebut dievaluasi, baik seluruhnya maupun sebagian.
“Ada sejumlah aspek yang perlu diperiksa dalam penetapan alokasi itu. Di antaranya ketepatan dasar hukum, metodologi penghitungan, distribusi penerimaan kepada kabupaten/kota, serta kelengkapan kertas kerja yang menjadi dasar penetapan angka,” jelas Andi Harun.
Ia menegaskan, proses penghitungan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Pemkot juga meminta agar formula penghitungan dan asumsi yang digunakan dapat dijelaskan secara terperinci sehingga kebijakan tersebut memiliki landasan administratif dan regulasi yang tepat.
“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan gubernur melalui pesan WhatsApp. Dari komunikasi, gubernur bersedia menindaklanjuti keberatan yang disampaikan Pemkot Samarinda,” terangnya.
Lanjutnya, jika tidak ditemukan penyelesaian melalui mekanisme pemerintahan, Pemkot Samarinda tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum atau meminta fasilitasi lembaga berwenang, termasuk BPK, Kejaksaan Tinggi Kaltim, maupun lembaga terkait lainnya.
“Kami masih berharap pemerintah provinsi bersedia melakukan koreksi atau penghitungan kembali. Ini murni menyangkut tata kelola keuangan. Jangan sampai digiring menjadi isu politik,” tegasnya.
