Samarinda, Infosatu.co – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) membawa tujuh tuntutan dalam aksi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu, 21 Oktober 2026. Tujuh tuntutan tersebut mencakup persoalan karhutla, reklamasi pascatambang, kelangkaan BBM, pemadaman listrik, hingga evaluasi sejumlah program pemerintah.
Humas Aliansi Geram, Candra mengatakan tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap kondisi Kaltim yang dinilai belum mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di tengah besarnya sumber daya alam yang dimiliki daerah.
“Kaltim kita ketahui bahwasanya sumber daya alam itu dikeruk habis-habisan. Dari perut buminya ada batu bara, ada gas alam dan ada minyak bumi. Tapi hari ini apakah keadilan dan kesejahteraan itu terjadi?” ujarnya saat demo berlangsung.
Menurutnya, sejumlah persoalan masih dirasakan masyarakat, salah satunya kelangkaan BBM yang disebut terjadi hingga daerah pelosok. Selain itu, pemadaman listrik juga menjadi persoalan yang disoroti dalam aksi tersebut.
Dalam pakta integritas yang disampaikan, Geram mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai status bencana nasional, membuka data kebakaran hutan dan lahan, serta menindak perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran.
Geram juga meminta penindakan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang. Mereka turut mendesak pemeriksaan terhadap lubang tambang berbahaya dan pengusutan kasus kematian Azam secara transparan.
Persoalan kelangkaan BBM dan pemadaman listrik bergilir juga masuk dalam tuntutan. Geram meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi distribusi BBM serta gangguan pasokan listrik di Kaltim.
Tiga tuntutan lainnya menyasar program pemerintah, yakni evaluasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Program Gratispol di Kaltim.
Untuk Gratispol, Geram meminta transparansi anggaran dan penyaluran, kepastian layanan bagi mahasiswa, penyelesaian kendala administrasi, serta evaluasi terhadap dampaknya bagi keberlanjutan pendidikan.
Geram berharap tuntutan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi ditindaklanjuti pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.
“Pastinya hari ini rekan-rekan ingin kita masuk ke dalam. Kita bisa menemui pimpinan sebagai perpanjangan tangan dari rakyat dan juga masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, aksi tersebut melibatkan sekitar 30 hingga 40 lebih lembaga dengan estimasi massa sekitar 300–500 orang. Candra menegaskan, Geram masih akan menunggu tindak lanjut pemerintah terhadap tujuh tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi tersebut.
Aksi diterima langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Rudy Mas’ud juga menandatangani pakta integritas yang berisi tujuh tuntutan yang disampaikan pengunjukrasa.
Kritik ini merupakan protes atas dua tahun kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
