Samarinda, Infosatu.co – Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda mulai mengarah pada dugaan praktik jual beli antrean. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengidentifikasi sekitar lima SPBU yang akan didalami terkait dugaan tersebut.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pihaknya menerima informasi sekaligus memiliki bukti terkait adanya antrean BBM bersubsidi yang diduga diperjualbelikan.
Sopir disebut harus membayar uang tambahan untuk mendapatkan kupon atau posisi antrean.
“Antrean itu diperjualbelikan. Ada praktik-praktik jual beli,” kata Andi Harun usai menemui para sopir truk di Balai Kota Samarinda, Senin 24 Agustus 2026.
Menurutnya, uang yang harus dikeluarkan sopir untuk mendapatkan antrean disebut berada di kisaran Rp100 ribu hingga Rp150 ribu. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani sopir yang memang membutuhkan BBM bersubsidi untuk menjalankan aktivitas ekonominya.
Andi Harun menyebut terdapat sopir yang sebenarnya tidak ingin mengikuti praktik tersebut. Namun, mereka terpaksa membayar karena khawatir tidak mendapatkan bagian antrean BBM.
“Kami memiliki rekaman, ada sopir yang sebenarnya tidak menginginkan yang begini. Mereka betul-betul hanya murni menggunakan bensin itu untuk mencari kehidupan apa adanya,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan antrean BBM bersubsidi di sejumlah lokasi tidak kunjung terurai. Pemerintah tidak ingin persoalan tersebut hanya dianggap sebagai masalah kelangkaan BBM.
Apabila kelangkaan hanya berlangsung satu atau dua hari, kondisi tersebut masih dapat dipahami. Namun, antrean yang berlangsung berhari-hari bahkan hingga berminggu-minggu dinilai perlu ditelusuri lebih jauh.
“Kalau terjadi kelangkaan sehari dua hari mungkin kita bisa pahami. Tapi kalau berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai parkir malam sampai pagi, itu patut dipertanyakan,” tegasnya.
Dari penelusuran awal, Pemkot Samarinda mengidentifikasi sekitar lima SPBU yang akan menjadi perhatian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pemkot akan berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, Dinas Perhubungan Samarinda, serta kepolisian untuk memastikan dugaan praktik tersebut.
Pemkot juga masih akan memastikan apakah dugaan jual beli antrean tersebut melibatkan pihak SPBU atau justru dilakukan oleh oknum dari luar yang memanfaatkan kondisi antrean.
“Bisa jadi, ini belum tentu SPBU-nya, tapi ada orang-orang tertentu, baik atas nama personal atau mungkin asosiasi, yang mengurung SPBU ini agar tidak langsung dikasih, kecuali mereka membayar lagi uang tambahan,” jelasnya.
Karena itu, Andi Harun menegaskan pemerintah tidak ingin gegabah mengambil tindakan sebelum seluruh fakta di lapangan dipastikan.
Menurutnya, apabila nantinya ditemukan keterlibatan pengelola SPBU dalam praktik tersebut, Pemkot Samarinda tidak menutup kemungkinan memberikan rekomendasi penutupan.
“Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan rekomendasikan penutupan SPBU yang seperti itu,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda menyiapkan sistem distribusi berbasis digital sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi antrean sekaligus menutup celah pungutan tidak resmi.
Andi Harun mengatakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samarinda mulai mengembangkan aplikasi tersebut dan ditargetkan dapat memasuki tahap uji coba pada minggu pertama atau kedua September 2026.
Ia berharap pembenahan tata kelola distribusi BBM bersubsidi tidak hanya mampu mengurai antrean, tetapi juga memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Yang kita mau perbaiki ini adalah tata kelola. Governance-nya,” pungkasnya.
