Samarinda, infosatu.co – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi perhatian serius pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Kebijakan tersebut dinilai bukan sekadar berdampak pada sektor energi, tetapi berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian daerah, mulai dari inflasi hingga melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi mengatakan, perubahan harga BBM hampir selalu berpengaruh langsung terhadap biaya distribusi dan produksi. Karena itu, kenaikan BBM dinilai sulit dipisahkan dari ancaman naiknya harga barang di pasaran.
“Kalau kita bicara kenaikan BBM, itu pasti ada multiplier effect. Mau tidak mau tingkat inflasi bisa naik, karena hampir semua sektor bergantung pada transportasi,” ujarnya.
Menurutnya, transportasi merupakan komponen utama dalam rantai usaha, terutama di bidang logistik dan distribusi. Bahkan, biaya angkut disebut bisa menyumbang sekitar 30 persen dari harga pokok produksi.
“Untuk dunia usaha, biaya transportasi itu bisa menyumbang sekitar 30 persen dari harga pokok produksi. Jadi ketika BBM naik, otomatis harga barang juga akan ikut naik,” katanya.
Iswandi menegaskan, dampak kenaikan BBM tidak hanya terasa pada Bahan Pokok Penting (Bapokting), tetapi merembet ke sektor jasa, perdagangan, hingga distribusi barang dari luar daerah.
“Ini bukan hanya soal Bapokting saja. Semua sektor terdampak, termasuk bisnis transportasi dan distribusi barang dari luar daerah yang pasti ada biaya angkutnya,” ungkap legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.
Ia juga menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang selama ini menunjukkan kelompok transportasi dan distribusi menjadi penyumbang utama inflasi saat harga energi meningkat.
Dalam beberapa periode sebelumnya, kenaikan BBM disebut kerap diikuti lonjakan harga pangan dan kebutuhan harian masyarakat.
Selain faktor domestik, Iswandi menilai kebijakan penyesuaian harga BBM juga tidak lepas dari tekanan global. Dinamika geopolitik internasional, menurutnya, memberi pengaruh besar terhadap ekonomi nasional, termasuk sektor energi.
“Ini juga tidak lepas dari kondisi geopolitik internasional yang berimbas ke ekonomi Indonesia. Jadi memang ada faktor global yang mempengaruhi,” terangnya.
Terkait kondisi masyarakat, Iswandi mengakui ruang gerak pemerintah daerah terbatas karena kebijakan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, ia mengimbau warga agar lebih cermat mengatur keuangan rumah tangga di tengah situasi saat ini.
“Kalau imbauan, ya kita harus pintar-pintar mengatur saja. Karena ini kebijakan nasional dan dampaknya pasti dirasakan semua,” tuturnya.
Ia juga menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Samarinda yang mulai terlihat kembali.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan distribusi dan ketersediaan BBM di lapangan.
Lebih jauh, Iswandi menilai penyaluran BBM subsidi harus tepat sasaran, terutama bagi sektor transportasi umum dan pelaku usaha kecil. Langkah itu dinilai dapat menahan laju kenaikan harga agar tidak semakin memberatkan masyarakat.
“Yang penting itu BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Kalau sektor transportasi masih bisa mengakses, setidaknya kenaikannya tidak terlalu tinggi,” jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah setiap tahun masih menggelontorkan subsidi energi dalam jumlah besar. Namun, tekanan fiskal akibat fluktuasi harga minyak dunia membuat penyesuaian harga kerap menjadi pilihan yang sulit dihindari.
Di akhir pernyataannya, Iswandi berharap pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM serta meningkatkan komunikasi publik agar masyarakat tidak panik saat terjadi perubahan harga.
“Harapannya tentu pengawasan diperketat dan informasi ke masyarakat lebih jelas, supaya tidak terjadi kepanikan seperti sekarang,” pungkasnya.
