Samarinda, infosatu.co – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalimantan Timur (Kaltim), mulai menyiapkan pengamanan di sejumlah titik di Samarinda jelang rencana aksi demo 21 April 2026.
Kepala Satpol PP Kaltim Munawwar, mengatakan pihaknya akan menurunkan personel untuk menjaga aset pemerintah.
Khususnya di dua lokasi utama yang diperkirakan menjadi titik aksi, yakni DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar dan Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada.
“Kalau personel kami memang punya keterbatasan, tapi kami tetap menjalankan pengamanan dengan kemampuan yang ada,” ujarnya kepada awak media, Senin 13 April 2026.
Munawwar menjelaskan pengamanan akan difokuskan pada titik-titik yang berpotensi menjadi pusat berkumpulnya massa. Satpol PP akan melakukan penebalan personel di area yang dinilai rawan.
“Karena aset yang dijaga cukup banyak, kami bagi personel. Tapi penebalan kami fokuskan di lokasi yang mengarah ke DPRD dan kantor gubernur,” jelasnya.
Ia menambahkan pengamanan tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP, tetapi juga melibatkan aparat kepolisian sebagai bagian dari koordinasi lintas instansi untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Satpol PP juga mengantisipasi potensi gesekan selama aksi berlangsung, terutama jika massa yang menyampaikan aspirasi terbawa emosi saat berada di lapangan.
“Kita antisipasi karena massa bisa jadi saat menyampaikan aspirasi muncul emosi dan gesekan. Itu yang tidak kita inginkan,” ungkap Munawwar.
Menurutnya, pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi demonstrasi berjalan tertib tanpa merusak fasilitas umum maupun aset pemerintah daerah.
Di sisi lain, ia menilai pentingnya peran pemerintah untuk merespons aspirasi masyarakat secara langsung agar potensi konflik dapat diminimalkan.
“Paling tidak apa yang menjadi permasalahan bisa diakomodir oleh pemerintah. Paling tidak juga menemui massa,” ujarnya.
Munawwar menambahkan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk meredam potensi eskalasi ketegangan di lapangan.
Aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 tersebut dikabarkan akan melibatkan ribuan peserta dari berbagai organisasi.
Massa direncanakan berkumpul di kantor DPRD Kaltim sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk terkait isu dugaan nepotisme dan praktik politik dinasti di daerah.
