Samarinda, infosatu.co – Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti proses sinkronisasi usulan dari kecamatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2027.
Anggota komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah menyebut keterbatasan anggaran serta kendala administrasi masih menjadi tantangan dalam mengakomodasi usulan prioritas dari setiap kecamatan.
“Dari awal memang sudah dijelaskan ada kekurangan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita yang menurun ini menjadi faktor utama, tetapi mengakomodir 10 prioritas utama dalam setiap kecamatan itu yang kemudian jadi titik fokus pembahasan tadi,” ujarnya, Senin, 9 Maret 2026.
Dalam proses sinkronisasi tersebut, ia mengatakan masih ditemukan beberapa kendala teknis, terutama berkaitan dengan administrasi pengusulan program.
“Dalam proses sinkronisasi tadi masih ada beberapa hal, misalnya kurang secara administrasi, baik dari kelengkapan maupun keliru kamus usulan ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya,” katanya.
“Ini proses teknis administrasi saja, tapi akan diperbaiki oleh teman-teman kecamatan,” jelasnya.
Ia menilai kendala tersebut memang bersifat teknis, namun tetap berpotensi memperlambat proses pembahasan karena membutuhkan waktu tambahan untuk perbaikan.
“Ini saya kira juga menghambat karena perlu waktu lagi,” katanya.
Karena itu, pihaknya mengusulkan agar ke depan ada pelatihan bagi pihak yang terlibat dalam proses pengusulan program, sehingga kesalahan administrasi dapat diminimalkan.
“Kami tadi juga mengusulkan dari Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), kemudian ini perlu pelatihan dulu sebenarnya supaya tidak ada kesalahan-kesalahan dalam proses administrasi yang sebenarnya memperlambat pekerjaan,” ujarnya.
Selain persoalan administrasi, Harminsyah juga memberikan catatan terkait fokus pembangunan dalam bidang sosial budaya yang menjadi ruang lingkup Komisi IV DPRD Samarinda.
Ia menilai saat ini usulan pembangunan masih lebih banyak berorientasi pada pembangunan fisik. Padahal, menurutnya, pengembangan Sumber daya manusia (SDM) juga perlu mendapat perhatian lebih besar.
“Ada beberapa hal tadi yang juga menjadi masukan buat pemerintah kota kaitannya dengan bidang kami di sosial budaya. Yang mana fokusnya saat ini masih lebih banyak ke fisik,” katanya.
Ia berharap program-program yang berkaitan dengan pengembangan kualitas SDM masyarakat Kota Samarinda dapat lebih diutamakan ke depan.
“Jangan hanya fisik yang menjadi fokus utama,” tegasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama pula Ismail Latisi yang juga merupakan anggota Komisi IV DPRD ikut menambahkan.
“Jadi agenda hari ini kan sinkronisasi. Sinkronisasi antara program prioritas pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) usulan dari kecamatan-kecamatan dengan visi misi wali kota, Hasta Cita presiden,” jelasnya.
Ismail menyebut setiap usulan dipaparkan dan didiskusikan untuk melihat kesesuaiannya dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.
“Makanya tadi dipaparkan, kemudian dibuka, didengarkan, mana yang sesuai, mana yang diteruskan, dilanjutkan begitu,” katanya.
Melalui proses sinkronisasi tersebut diharapkan target pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai, khususnya pada tahun 2027.
“Supaya tadi ketercapaian visi dan misi wali kota itu bisa dicapai, kemudian target-target yang diinginkan di tahun khususnya 2027 nanti, karena ini kan pembahasan untuk 2027 nanti,” tutupnya.
