Samarinda, infosatu.co — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi.
Tetapi menurut Gubernur, juga harus diperkuat dengan dukungan anggaran yang memadai bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Seno saat menutup Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim di Samarinda, Kamis 18 Desember 2025.
Dalam arahannya, Seno mengingatkan seluruh kepala daerah agar memastikan TPID dan TP2DD di wilayah masing-masing mendapatkan alokasi anggaran yang cukup.
Ia menyoroti masih adanya daerah yang belum menganggarkan kegiatan TPID dan TP2DD, sehingga upaya pengendalian inflasi belum berjalan secara optimal.
“Penguatan TPID dan TP2DD tidak hanya dari sisi koordinasi, tetapi juga dukungan anggaran. Kalau tidak dianggarkan, tentu pengendalian inflasi tidak bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Seno menyoroti penyebab inflasi dari sisi pasokan, khususnya keterbatasan ketersediaan sejumlah komoditas pangan.
Ia meminta agar komoditas pangan yang diproduksi di daerah tidak seluruhnya dijual ke luar provinsi hanya karena perbedaan harga yang relatif kecil.
“Kita harus memastikan produksi pangan terserap di Kalimantan Timur agar tidak tercatat sebagai produksi provinsi lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah dan akan terus melakukan berbagai intervensi harga, mulai dari operasi pasar, fasilitasi distribusi pangan, hingga langkah-langkah stabilisasi lainnya guna menjaga inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.
Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui program cetak sawah seluas 22.000 hektare.
Program tersebut ditargetkan mampu meningkatkan produksi beras Kalimantan Timur hingga sekitar 320.000 ton per tahun.
Menurut Seno, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota, serta sinergi dengan instansi terkait agar ketahanan pangan daerah dapat diperkuat secara berkelanjutan.
Mengakhiri penutupan rapat, Seno menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk terus memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
