Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), akan mengevaluasi program pendidikan Gratispol, yang sudah dijalankan pada Oktober-November 2025.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, seiring dengan munculnya keluhan masyarakat di tengah-tengah Gratispol.
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim itu, nantinya pemerintah akan terus melakukan perbaikan-perbaikan demi suksesnya program pendidikan Gratispol yang dicanangkan pada saat kampanye pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji.
Evaluasi ini sekaligus menjadi langkah awal pemerintah untuk memastikan bahwa mulai tahun 2026, pencairan beasiswa dapat sepenuhnya selaras dengan kalender akademik perguruan tinggi.
“Kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan demi suksesnya program pendidikan Gratispol, yang merupakan program andalan Rudy Mas’ud-Seno Aji, dalam upaya meringankan biaya dengan mengratiskan Uang Kuliah Tungal (UKT) bagi mahasiswa Kaltim,” ungkap Seno Aji.
Itu disampaikan Seno Aji pada Diskusi Publik Ulang Tahun Media Arusbawah.co ke-4 Selasa, 20 November 2025, di Temendung Creative Hub Samarinda.
Sebagai komitmen perbaikan, bagi mahasiswa yang telah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) terlebih dahulu, akan mendapatkan pengembalian dana ke rekening masing-masing.
Selain itu, proses verifikasi data mahasiswa yang belum menerima beasiswa masih berlangsung.
Dalam dua minggu terakhir, progres verifikasi telah mencapai 60–70% dan ditargetkan selesai 100% pada akhir November 2025, hingga awal Desember.
Sementara itu, perguruan tinggi swasta juga diwajibkan melakukan verifikasi data bagi mahasiswanya.
“Kami yakin akhir November hingga awal Desember tahun ini. bisa rampung semuanya,” ungkap Seno Aji.
Seno Aji, menegaskan agar para kepala dinas, yang berhubungan dengan anggaran pendidikan harus terus dimonitor.
Hal ini karena anggaran pendidikan cukup besar, sehingga OPD segera melakukan tender atau pemanfaatan E-katalog sejak awal tahun agar serapan anggaran lebih optimal.
Prograses serapan tahun ini diperkirakan mencapai 94–95%, dengan pemantauan mingguan untuk memastikan target terpenuhi.
Pemerintah juga membuka kemungkinan melakukan tender tambahan pada awal Desember sebelum akhir tahun 2025.
Selain persoalan pencairan, akademisi Kaltim juga menyampaikan keluhan terkait minimnya keterlibatan mereka dalam program pendidikan Gratispol.
“Kami paham beberapa hal perlu dievaluasi dan kami membutuhkan masukan dan saran dari akademisi maupun praktisi, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur,” tutup Seno Aji. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor: Nur Alim
